Berita Terkini

Jumat, 13 Agustus 2021 09:05
2034

KPU KOORDINASI DENGAN KOMISI ANGGARAN DPRD KOTA SALATIGA

Rencana anggaran untuk pemilihan/pilkada 2024 telah di rampungkan oleh KPU Kota Salatiga. Rancangan dalam bentuk Rencana Anggaran Belanja (RAB) juga telah di sampaikan kepada pemerintah Kota Salatiga. Selanjutnya nanti akan di bahas oleh lembaga/OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Salatiga.  Meskipun demikian KPU terus berkomunikasi dengan lembaga-lembaga terkait. Termasuk dengan DPRD yang nota bene adalah lembaga yang akan menyetujui penganggaran. KPU melaksanakan koordinasi ke kantor DPRD dan disambut langsung oleh Wakil Ketua dan anggota Komisi A pada Jum'at (13/8/2021) Ketua KPU Syaemuri hadir di dampingi oleh anggota Abdul Rochim dan Kasubag Program dan Data Tri Eviyanti. Disambut oleh Wakil Ketua DPRD Latif Nahari dan seluruh Anggota Komisi A. Wakil Ketua DPRD Latif Nahari, menyampaikan terimakasih atas inisiatif pertemuan antara KPU dan Komisi Penganggaran. Hal ini akan baik dan memudahkan koordinasi selanjutnya. "Terimkasih KPU sudah mengawali sehingga nanti akan mengefektifkan dalam pembahasan anggaran pilkada kedepan" katanya.  Sementara itu Syaemuri menyampaikan hal-hal terkait dinamika tahun politik di 2024. Sekaligus menyampaikan pengalaman pembahasan anggaran pilkada sebelumnya yang sangat alot. Oleh karenanya semoga dengan koordinasi lebih awal ini bisa terjadi Komunikasi yang baik saat nanti rasionalisasi anggaran. "Karena RAB sudah disampaikan sejak awal sehingga sudah bisa mencermati" tegasnya. Selain itu, Syaemuri juga menyampaikan bahwa kondisi sekarang tidak bisa di pungkiri bahwa semua anggaran akan mengalami penyesuaian. Semua pasti terganggu dengan anggaran penanganan covid-19. Maka bisa di pikirkan oleh Dewan untuk membuat kebijakan dengan anggaran cadangan. Mengingat masih ada waktu di tahun 2022 dan 2023. Maka perlu di terbitkan regulasinya.  Sementara anggota Komisi A Nono Rohana dan anggota yang lain menyampaikan apresiasinya dan akan mencermati semua item yang telah di rancang oleh KPU untuk nanti sampai pada pembahasan dan rasionalisasi. Ditambahkan oleh Sarmin, bahwa DPRD pasti akan membantu dan mendorong suksesnya pilkada. " karena kita disini juga karena proses politik, maka kita harus bantu KPU" tegasnya. #kpumelayani    

Selengkapnya
Rabu, 28 Juli 2021 07:41
636

UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#Teman pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga publik punya tanggungjawab untuk melayani dan menyediakan informasi kepada publik sebagai bentuk dari keterbukaan dan transparansi lembaga. Oleh karenanya KPU terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM nya. Seperti yang diselenggarakan oleh KPU Propinsi Jawa Tengah yang bertajuk Rabu Ingin Tahu (RIT) dengan tema Pengelolaan, Pelayanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Rabu, 28/7/21). Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPU, Anggota, Sekretaris dan Kaubag Teknis dan Hukum.  Menghadirkan nara sumber dari KPU RI Biro Humas dan Informasi Publik serta Komisi Informasi Propinsi Jateng. Kabag humas dan informasi publik biro partisipasi dan humas KPU RI Roby Leo Agust menyampaikan tentang prinsip-prinsip dasar KPU menyampaikan informasi ke publik yaitu : sebagai kewajiban, permudah dan percepat pelayanan, semua permohonan wajib dilayani (tidak sama dengan semua diberi), wajib menyajikan informasi yang mudah di akses dan pahami, serta mendahulukan yang substansi. Selain menjelaskan poin-poin diatas juga banyak menyampaikan hal-hal teknis yang menjadi pedoman bagi Pejabat PPID di masing-masing satuan kerja.  Hak dan kewajiban masing2 pihak, baik pemohon informasi maupun KPU sebagai pelayan informasi. Serta prosedur bagaimana menyelesaikan sengketa informasi pemilu maupun pemilihan. Sementara itu nara sumber dari  Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Ermy Sri Ardhyanti menyampaikan kategorisasi informasi beserta penjelasanya.  Informasi yang masuk Dalam kategori informasi bersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang di kecualikan. "Informasi serta merta adalah informasi yang mendesak harus disampaikan dan menyangkut hajat orang banyak, seperti tentang regulasi dll" tegasnya.  Sedangkan Informasi yang di kecualikan adalah informasi yang membutuhkan uji konsekuwensi oleh KPU RI, yang sesuai undang-undang mempunyai kewenangan uji tersebut. "Kategori informasi yang di kecualikan ini yang sering menjadi sengketa. Ada beberapa satker  yang langsung memutuskan bahwa informasi yang diminta masuk di kecualikan. Padahal sesuai undang - undang jika ada seperti itu, bisa mengajukan uji konsekuwensi ke KPU RI untuk memutuskan" jelasnya.  Selanjutnya Ermy banyak membahas tentang Prosedur Penyelesaian  Sengketa informasi pemilu dan pemilihan atas keberatan pemohon informasi. #kpumelayani

Selengkapnya
Rabu, 14 Juli 2021 09:32
921

OPTIMALISASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

Salatiga, 9 Juli 2021, dalam rangka evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kota Salatiga, Anggota KPU Divisi Hukum, kasubbag dan staf mengikuti rapat koordinasi. Kegiatan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah secara daring. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat. Dalam sambutannya dia menyampaikan 2 (dua) hal penting, yang pertama terkait situasi dan kondisi pandemi yang belum berakhir untuk itu harus tetap meningkatkan kehati-hatian. Kedua bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah terus memantau perkembangan pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. “ Pelaksanaan pengelolaan JDIH di Kabupaten/Kota terus kami pantau dan kami monitoring, hasilnya nanti akan dipaparkan" tegasnya. Selain itu juga disampaikan bahwa JDIH perlu dikelola secara terpadu dan terintegrasisupaya optimal mulai dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng, Muslim Aisha menyampaikan monitoring dan evaluasinya terkait dengan produk-produk yang di unggah dalam JDIH.  "KPU Provinsi Jateng melakukan monitoring utamanya terkait jumlah dokumen produk hukum yang sudah diunggah di website KPU Kabupaten/Kota” imbuhnya. Selain itu, dalam rakor ini KPU Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengelolaan website JDIH. Selain itu Kabag HTH KPU Provinsi Jateng, Dewantoputra Adhi Permana berharap melalui rakor, ada masukan-masukan dari KPU Kabupaten/Kota yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengoptimalkan pengelolaan JDIH. Di akhir acara rakor anggota divisi hukum menyampaikan ada 2 (dua) rencana tindak lanjut yang harus akan dilaksanakan. Pertama terkait pembuatan konten Hukum dan Kedua forum sharing knowledge tentang pengelolaan website JDIH.   

Selengkapnya
Rabu, 07 Juli 2021 04:05
935

MAHASISWA IAIN PPL DI KPU KOTA SALATIGA

Penyerahan 10 mahasiswa dan mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara Fakuktas Syariah IAIN di KPU Kota Salatiga (7/7/2021). Mahasiswa PPL diserahkan oleh Wakil Dekan Didang Akademik Ilyya Muhsin dan diterima oleh Ketua KPU Kota Salatiga Syaemuri. Acara penyerahan juga di hadiri oleh beberapa anggota dan sekretariat yang work from office (wfo), karena penerapan PPKM darurat Dalam sambutannya, Ilyya Muhsin menyampaikan terimakasih telah menerima mahasiswa IAIN untuk belajar di lembaga KPU. Dia menegaskan kepada mahasiswa untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini sebagai ajang belajar baik regulasi maupun teknis2 di lapangan. Sekaligus memohon bimbingannya kepada KPU, bukan hanya akademik, tapi juga etika dan norma- norma dalam lembaga. Sementara Syaemuri menyampaikan dengan senang hati menerima program PPL yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik antara KPU dan IAIN. Baik kerjasama secara informal maupun secara formal dengan penandatangan kerjasama sebelumnya. Dengan program PPL ini diharapkan mahasiswa dapat menyerap ilmu baik secara regulasi dan tataran teknis meskipun dalam waktu yang terbatas. Dia juga menyampaikan bahwa di KPU banyak sekali data-data yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian baik untuk menambah khasanah akademik maupun memenuhi tugas seperti skripsi. #kpusalatiga   

Selengkapnya
Senin, 05 Juli 2021 05:58
3145

Apel di Masa PPKM Darurat

Sahabat pemilih, meskipun dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, KPU Salatiga masih memberlakukan 25 % masuk kerja dan sisanya work from home (WFH). Hal tersebut juga sesuai dengan anjuran KPU RI dan pemerintah Kota Salatiga tentang pelaksanaan PPKM Darurat di Salatiga. Sesuai surat edaran KPU RI, dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka KPU Kota Salatiga melaksanakan apel pada setiap senin pagi (5/7/2021). Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Salatiga dan diikuti oleh Anggota serta kesekretariatan yang work from office (WFO) dengan protokol kesehatan. Dalam pengarahanya Ketua KPU Syaemuri menyampaikan pentingnya menjaga diri dan kesehatan baik yang melaksanakan WFH maupun WFO. Selain itu yang WFH juga harus tetep melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.  #kpumelayani #kpuprotokolkesehatan   

Selengkapnya
Kamis, 17 Juni 2021 04:11
2950

CPNS HARUS MENGENALI TAHAPAN PEMILU, BEKERJA PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS

Rabu (16/6) bertempat di ruang RPP, Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Teknis Penyelengaraan, bersama Kasubbag Teknis Hupmas dan CPNS mengikuti kegiatan Rabu Ingin Tahu (RIT) secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil tema ““Mengenali Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa Bekerja di KPU harus bersedia bekerja penuh waktu dan berbeda dengan lembaga lain. “ KPU merupakan lembaga yang bekerja penuh waktu dan berbeda dengan lembaga lembaga lain” tegasnya. Hal ini penting di ketahui dan dipahami oleh CPNS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah hasil rekruitmen tahun 2020, dimana ketika masuk di KPU belum mengalami tahapan pemilu. Sebagai nara sumber hadir anggota KPU Provisnsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraaan  Putnawati, menyampaikan dalam paparan materinya tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. “Hasil Konsinyering Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, Pemungutan suara pileg dan pilpres akan dilaksanakan tanggal 28 februari 2024 dan tahapan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara yakni bulan maret 2022, sedangkan  Pemungutan Suara Pilkada akan dilaksanakan 27 november 2024 dan dasar pencalonannya didasari hasil PIleg 2024” penjelasanya. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 merupakan tantangan tersendiri bagi KPU ke depan.  Supporting Sistem dari sekretariat sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilu. Dalam kegiatan ini melibatkan CPNS untuk turut sebagai peserta, meskipun tidak semua CPNS bertugas di bagian teknis penyelenggaraan, CPNS adalah orang orang terpilih dan sebagai bagian dari sekretariat harus menyiapkan diri  segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan kerja KPU. CPNS harus mengenali dan memahami tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga akan tumbuh semangat untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan integritas untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas lembaga KPU.                 Dalam kesempatan ini CPNS diminta untuk terus belajar tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dengan landasan hukum, pengenalan lembaga penyelenggara pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan beserta pelaku tahapan. Disampaikan pula tantangan dan potensi permasalahan pemilu dan pemilihan serentak 2024 terkait anggaran, penyelenggara Badan adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih, pencalonan, logistik, pemungutan, penghitungan dan rekap suara,  penyelesaian sengketa serta konsisi khusus terkait alam dan non alam. Sedangkan hal –hal yang perlu dipersiapkan antara lain : kesiapan anggaran, kesiapan SDM penyelenggara, mitigasi resiko, Simulasi pemilihan dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.                 Sebagai closing statement beliau berpesan “Untuk adik-adik CPNS, kalian  adalah orang terpilih, mengingat seleksi yang ketat, dan sebagai  wujud dari rasa syukur harus secara maksimal bekerja professional, tetap memegang teguh akhlakul karimah, budi pekerti  dan integritas. Sehingga tuhan akan mengangkat derajat kita “ tegasnya. #kpusalatiga   

Selengkapnya