Berita Terkini

Salatiga - Geliat partai politik menyambut tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah mulai tampak. Baik partai lama maupun partai baru. Meskipun tahapan belum ditetapkan dan baru di bahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, DKPP, DPR dan Kemendagri. Pengurus Partai di tingkatan pusat sampai daerah sudah mulai menyerahkan pengurus partai yang baru hasil munas, musywil maupun musyda. Seperti halnya yang dilakukan oleh Partai Berkarya. Paska musyawarah daerah dan terbentuknya pengurus daerah di Kota Salatiga, pengurus langsung silaturahmi ke kantor KPU Kota Salatiga, Kamis (16/9/2021). Kehadiran Ketua DPD Partai Berkarya Kota Salatiga periode 2020-2025, Sri Aryono Budiarto beserta wakilnya di terima oleh Ketua KPU Kota Salatiga Syaemuri beserta Anggota. Dalam diskusi lanjutan, KPU memberikan masukan-masukan terkait komposisi kepengurusan yang sudah maupun yang akan disusun selanjutnya oleh pengurus partai. Yaitu terkait komposisi 30% perempuan dalam kepengurusan, baik di tingkat daerah maupun cabang. Begitu juga dengan pengurus yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu banyak diskusi terkait persiapan verifikasi partai politik yang mungkin akan masuk tahapan pemilu di pertengahan tahun depan. Diantaranya adalah kelengkapan administrasi kepengurusan, keberadaan kantor, keanggotaan partai politik dan lain-lain sesuai ketentuan undang-undang.

Rabu, 15 September 2021, bertempat di RPP KPU Kota Salatiga, dilaksanakan Monev Bakohumas (Monitoring dan Evaluasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Kota Salatiga. Tim Supervisi dari KPU Provinsi adalah Ibu Putnawati (Divisi Teknis Penyelenggaraan) dan Tim Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas. Dari KPU Kota Salatiga, hadir dalam kegiatan itu Ketua dan Komisioner, Sekretaris, sub bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat serta sub bagian hukum dan sumber daya manusia   Monev Bakohumas ini merupakan rangkaian monev yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kehumasan di KPU Kabupaten/Kota terutama proses migrasi web dan konten medsos.   Instrument pengukuran dari kegiatan ini berupa kuesioner, yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam diskusi dan tanya jawab. Materi yang diukur antara lain pengelolaan website, pengelolaan media sosial, manajemen sumber daya manusia bakohumas, dan hubungan dengan media.   Terkait dengan pentingnya kehumasan dalam KPU, Putnawati menyampaikan bahwa “kehumasan adalah wajah lembaga, sehingga sangat penting. Oleh karenanya, perlu menjadi perhatian bersama”. Lebih lanjut tim KPU Provinsi menyampaikan bahwa akan diadakan kerjasama dengan SMK untuk melakukan magang di KPU, harapannya mereka dapat membantu secara SDM maupun praktik. Terkait dengan hal ini, direncanakan diadakan penandatanganan kerjasama dengan dinas pendidikan.   Pada kesempatan tersebut, KPU Kota Salatiga menyarankan agar diberikan penambahan muatan karakter di menu opini dalam web, yang saat ini masih terbatas dan dinilai kurang mencukupi. Selain itu, perlu diadakan bimtek yang intensif dan panduan dari KPU RI atau KPU Provinsi tentang konten-konten yang dapat di-create oleh KPU Kabupaten/Kota, sehingga konten bisa lebih terstruktur dan massif.   Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bakohumas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,  Bakohumas KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU, KPU Provinsi, Pemda, jajaran instansi/lembaga dan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota, serta mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan kepada publik.

Salatiga- Songsong tahapan tahun politik 2024, KPU Kota Salatiga maupun pemerintah kota sudah saling mempersiapkan diri. Ada dua perhelatan besar di tahun 2024 yaitu pemilu dan pemilihan. Untuk yang pemilihan/pilkada, maka KPU Kota Salatiga membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pemerintah kota mempersiapkan penganggaranya. KPU Kota Salatiga sudah merampungkan RAB dan menyampaikanya ke pemerintah kota. Respons positif pemerintah kota tentang rencana penganggaran ditunjukkan dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi yang mengundang KPU dan juga Bawaslu di Pemkot Salatiga, Selasa (14/9/2021). Rakor di pimpin oleh Asisten satu Bidang Pemerintahan Joko Wahono. Diikuti oleh Kepala Kesbangpol, Bappeda, Bawaslu dan KPU Kota Salatiga. Dan KPU diikuti oleh Ketua, Sekretaris dan kasubag. Joko Wahono menyampaikan rakor awal ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait penganggaran, baik regulasi, waktu maupun jumlah. KPU telah mengajukan RAB sekitar 19 M (anggaran termasuk protokol kesehatan) dan Bawaslu sekitar 7.4 M. Sementara Ketua KPU Syaemuri, menyampaikan secara rinci tentang dasar hukum penganggaran, mekanisme pencairan, fasilitasi pemerintah kota dan stakholder terkait dalam penyelenggaraan. Selanjutnya anggaran akan di bahas di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Pemilu 2019 tidak hanya melahirkan sejarah baru dalam tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, namun juga dalam hal pengabdian para penyelenggaranya yang luar biasa. Apalagi jika kita menilik para anggota badan adhoc. Tanpa kerja keras penuh dedikasi mereka dari mulai  KPPS di TPS, PPS di desa/kelurahan dan PPK di tingkat kecamatan, maka Pemilu 2019 yang menjadi salah satu pemilu paling bersejarah di Indonesia tidak akan terselenggara dengan sukses” Yulianto Sudrajat.             Paragraf di atas adalah penggalan dari Kata Pengantar Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat dalam buku Pengabdian Di Atas Batas. Buku tersebut merupakan kumpulan tulisan komisioner KPU divisi SDM kabupaten/kota se Jawa Tengah pada pemilu serentak 2019. Dengan segala dinamikanya akhirnya buku terbit dan di serahkan oleh Anggota KPU Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang Taufiqurrahman kepada KPU Kota Salatiga yang diwakili oleh Divisi SDM dan Parmas Abdul Rochim di Kantor KPU Kota Salatiga, Rabu (13/9/2021)             Sebagai salah satu penulis dan editor, Abdul Rochim mengatakan buku ini memang jauh dari sempurna. Namun setidaknya buku ini memotret elegi badan adhoc di Jawa Tengah selama perhelatan pemilu. Buku ini adalah bentuk apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara, khususnya badan adhoc atas dedikasinya dalam mensukseskan pemilu serentak 2019. Sehingga buku yang sederhana ini semoga bisa menjadi salah satu rekaman dan catatan sejarah pemilu di Jawa Tengah. (kpusalatiga)

Salatiga- Statement Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat diatas, menjadi kata kunci dalam membuka acara webinar yang bertajuk Rabu Ingin Tahu (RIT) dengan tema “Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” Rabu (8/9/21).  Kegiatan di ikuti semua Komisioner, Sekretaris dan Pejabat Struktural  KPU Se Jawa Tengah  dengan narasumber KPU Jateng Div SDM dan Litbang Taufiqurrahman, Sekretaris Sri Lestari dan Nur Syafaat Biro Perencanaan Sekretariat KPU RI. Dipertegas oleh Taufiqurrahman yang menyampaikan tentang pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk upaya komitmen KPU sebagai lembaga publik. Dia menyampaikan tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi yaitu : (1). Birokrasi bersih dan akuntable, (2). Birokrasi yang capable dan (3). Pelayanan publik yang prima. Semantara sekretaris KPU Jateng Sri Lestari banyak mengupas tentang implementasi reformasi birokrasi di satuan kerja (satker) kabupaten/kota. Mengawali pembicaraan Lestari menyampaikan “reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan, yang akan membentuk karakter birokrasi yang berkelas” tegasnya. Lestari menggambarkan juga, bahwa bekerja di KPU seperti bekerja didalam kaca, yang bisa dilihat dan rekam dengan mudah oleh publik. Oleh karenanya reformasi birokrasi menuju birokrasi yang lebih baik menjadi keniscayaan. Selanjutnya, implemtasi dilapangan bisa menyesuaikan langkah-langkah dan petunjuk tehnis reformasi birokrasi sesuai surat KPU RI nomor 314/2021 dan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Narsum ketiga Nur Syafaat menyampaikan sekaligus mempertegas dari yang di sampaikan oleh Lestari terkait implementasi di satker. Mulai dari pembentukan tim, rencana aksi, agen-agen perubahan,evluasi dan seterusnya.  

Salatiga - Bertajuk silaturahmi, empat anggota komisioner KPU Kabupaten Gunung Kidul, mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Salatiga Selasa(7/9/21).  Menurut Ibu Supami, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Gunung Kidul mengatakan, meskipun silaturami dan tidak ada agenda khusus, tapi kunjungan ini dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan study banding terkait dengan RPP. "Setelah melihat-lihat, banyak inspirasi dan ide yang bisa di tiru untuk di aplikasikan di Gunung Kidul" katanya.  Setelah berkeliling melihat-lihat RPP, dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama Abdul Rochim, Divisi Sosialisasi, pendidikan  pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kota Salatiga. Dalam ramah tamah banyak berdiskusi tentang program dan juga kondisi kantor. KPU Gunung Kidul memang belum mempunyai gedung kantor milik sendiri. Bangunan masih menggunakan pinjaman pemda sehingga terbatas ruangannya. Sebenarnya untuk saat ini sudah mendapatkan hibah tanah dari pemerintah daerah, namun pembangunan gedung masih menunggu anggaran dari KPU RI. Dalam diskusi program kegiatan di masa post election ini, KPU Salatiga banyak sharing tentang program yang menjalin bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan optimalisasi bakohumas. Seperti menjalin kerjasama dengan IAIN dan UKSW yang di tandai dengan penandatanganan naskah kerja sama. "Dan Alhamdulillah, tindaklanjut dari kerjasama tersebut sudah ada beberapa realisasi kegiatan, seperti mahasiswa PPL dan juga kegiatan pendidikan pemilih"  Rochim memaparkan. Selain itu Rochim juga sharing tentang optimalisasi bakohumas. Melalui media sosial dan web yang sudah on going migrasi ke templet KPU RI. Sementara Andang, divisi tehnis KPU Gunung Kidul sharing tentang masih adanya rentetan penyelesaian sisa pekerjaan pilkada 2020. Kebetulan masih ada proses hukum dari calon perseorangan yang belum selesai. Dan semua berharap semoga rentetan masalah pilkada 2020 cepat selesai dan bisa mulai menyongsong  tahapan tahun politik 2024.