Berita Terkini

Salatiga, 9 Juli 2021, dalam rangka evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kota Salatiga, Anggota KPU Divisi Hukum, kasubbag dan staf mengikuti rapat koordinasi. Kegiatan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah secara daring. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat. Dalam sambutannya dia menyampaikan 2 (dua) hal penting, yang pertama terkait situasi dan kondisi pandemi yang belum berakhir untuk itu harus tetap meningkatkan kehati-hatian. Kedua bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah terus memantau perkembangan pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. “ Pelaksanaan pengelolaan JDIH di Kabupaten/Kota terus kami pantau dan kami monitoring, hasilnya nanti akan dipaparkan" tegasnya. Selain itu juga disampaikan bahwa JDIH perlu dikelola secara terpadu dan terintegrasisupaya optimal mulai dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng, Muslim Aisha menyampaikan monitoring dan evaluasinya terkait dengan produk-produk yang di unggah dalam JDIH.  "KPU Provinsi Jateng melakukan monitoring utamanya terkait jumlah dokumen produk hukum yang sudah diunggah di website KPU Kabupaten/Kota” imbuhnya. Selain itu, dalam rakor ini KPU Provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengelolaan website JDIH. Selain itu Kabag HTH KPU Provinsi Jateng, Dewantoputra Adhi Permana berharap melalui rakor, ada masukan-masukan dari KPU Kabupaten/Kota yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengoptimalkan pengelolaan JDIH. Di akhir acara rakor anggota divisi hukum menyampaikan ada 2 (dua) rencana tindak lanjut yang harus akan dilaksanakan. Pertama terkait pembuatan konten Hukum dan Kedua forum sharing knowledge tentang pengelolaan website JDIH.   

Penyerahan 10 mahasiswa dan mahasiswi jurusan Hukum Tata Negara Fakuktas Syariah IAIN di KPU Kota Salatiga (7/7/2021). Mahasiswa PPL diserahkan oleh Wakil Dekan Didang Akademik Ilyya Muhsin dan diterima oleh Ketua KPU Kota Salatiga Syaemuri. Acara penyerahan juga di hadiri oleh beberapa anggota dan sekretariat yang work from office (wfo), karena penerapan PPKM darurat Dalam sambutannya, Ilyya Muhsin menyampaikan terimakasih telah menerima mahasiswa IAIN untuk belajar di lembaga KPU. Dia menegaskan kepada mahasiswa untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini sebagai ajang belajar baik regulasi maupun teknis2 di lapangan. Sekaligus memohon bimbingannya kepada KPU, bukan hanya akademik, tapi juga etika dan norma- norma dalam lembaga. Sementara Syaemuri menyampaikan dengan senang hati menerima program PPL yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik antara KPU dan IAIN. Baik kerjasama secara informal maupun secara formal dengan penandatangan kerjasama sebelumnya. Dengan program PPL ini diharapkan mahasiswa dapat menyerap ilmu baik secara regulasi dan tataran teknis meskipun dalam waktu yang terbatas. Dia juga menyampaikan bahwa di KPU banyak sekali data-data yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian baik untuk menambah khasanah akademik maupun memenuhi tugas seperti skripsi. #kpusalatiga   

Sahabat pemilih, meskipun dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, KPU Salatiga masih memberlakukan 25 % masuk kerja dan sisanya work from home (WFH). Hal tersebut juga sesuai dengan anjuran KPU RI dan pemerintah Kota Salatiga tentang pelaksanaan PPKM Darurat di Salatiga. Sesuai surat edaran KPU RI, dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka KPU Kota Salatiga melaksanakan apel pada setiap senin pagi (5/7/2021). Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Salatiga dan diikuti oleh Anggota serta kesekretariatan yang work from office (WFO) dengan protokol kesehatan. Dalam pengarahanya Ketua KPU Syaemuri menyampaikan pentingnya menjaga diri dan kesehatan baik yang melaksanakan WFH maupun WFO. Selain itu yang WFH juga harus tetep melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.  #kpumelayani #kpuprotokolkesehatan   

Rabu (16/6) bertempat di ruang RPP, Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Teknis Penyelengaraan, bersama Kasubbag Teknis Hupmas dan CPNS mengikuti kegiatan Rabu Ingin Tahu (RIT) secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil tema ““Mengenali Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”. Dalam sambutannya Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa Bekerja di KPU harus bersedia bekerja penuh waktu dan berbeda dengan lembaga lain. “ KPU merupakan lembaga yang bekerja penuh waktu dan berbeda dengan lembaga lembaga lain” tegasnya. Hal ini penting di ketahui dan dipahami oleh CPNS di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah hasil rekruitmen tahun 2020, dimana ketika masuk di KPU belum mengalami tahapan pemilu. Sebagai nara sumber hadir anggota KPU Provisnsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraaan  Putnawati, menyampaikan dalam paparan materinya tentang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. “Hasil Konsinyering Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP, Pemungutan suara pileg dan pilpres akan dilaksanakan tanggal 28 februari 2024 dan tahapan dimulai 25 bulan sebelum pemungutan suara yakni bulan maret 2022, sedangkan  Pemungutan Suara Pilkada akan dilaksanakan 27 november 2024 dan dasar pencalonannya didasari hasil PIleg 2024” penjelasanya. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 merupakan tantangan tersendiri bagi KPU ke depan.  Supporting Sistem dari sekretariat sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan tahapan pemilu. Dalam kegiatan ini melibatkan CPNS untuk turut sebagai peserta, meskipun tidak semua CPNS bertugas di bagian teknis penyelenggaraan, CPNS adalah orang orang terpilih dan sebagai bagian dari sekretariat harus menyiapkan diri  segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan kerja KPU. CPNS harus mengenali dan memahami tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga akan tumbuh semangat untuk bekerja secara profesional dan mengedepankan integritas untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas lembaga KPU.                 Dalam kesempatan ini CPNS diminta untuk terus belajar tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dengan landasan hukum, pengenalan lembaga penyelenggara pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan beserta pelaku tahapan. Disampaikan pula tantangan dan potensi permasalahan pemilu dan pemilihan serentak 2024 terkait anggaran, penyelenggara Badan adhoc, Pemutakhiran Data Pemilih, pencalonan, logistik, pemungutan, penghitungan dan rekap suara,  penyelesaian sengketa serta konsisi khusus terkait alam dan non alam. Sedangkan hal –hal yang perlu dipersiapkan antara lain : kesiapan anggaran, kesiapan SDM penyelenggara, mitigasi resiko, Simulasi pemilihan dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan.                 Sebagai closing statement beliau berpesan “Untuk adik-adik CPNS, kalian  adalah orang terpilih, mengingat seleksi yang ketat, dan sebagai  wujud dari rasa syukur harus secara maksimal bekerja professional, tetap memegang teguh akhlakul karimah, budi pekerti  dan integritas. Sehingga tuhan akan mengangkat derajat kita “ tegasnya. #kpusalatiga   

Semarang, kpusalatiga.go.id. Mengangkat tema pengabdian para penyelenggara adhoc saat pemilu serentak 2019 yang lalu menjadi tema rencana penerbitan buku SDM Propinsi Jawa Tengah. Hal ini di sepakati oleh para editors buku dan Divisi SDM KPU Propinsi Jawa Tengah Taufiqurahman saat mengadakan rapat koordinasi di kantor KPU Propinsi Jawa Tengah (Rabu,2/6). Rakor dihadiri oleh editors yang berasal dari 8 KPU kab/kota divisi SDM. Yaitu Kab. Jepara, Kudus, Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Pemalang, Kota Tegal dan Salatiga. Pertemuan secara tatap muka tersebut sangat penting karena membahas tentang substansi konten tulisan dari 35 kab/kota se Jawa Tengah yang 95% sudah terkumpul. Ada beberapa stressing dan rambu-rambu yang disampaikan oleh Divisi SDM KPU Propinsi diantarnya adalah tulisan tidak boleh menyinggung semua pihak, data yang akurat dan tidak menimbulkan efek negatif lainnya. “Tulisan jangan sampai menimbulkan efek negatif atau bahkan menyinggung pihak-pihak terkait selama proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019” kata Taufiqurahman menekankan kepada pada editors tulisan. Selain membicarakan konten tulisan, rakor juga membahas tentang tehnis pencetakan, cover, judul buku, kata pengantar dan juga anggaran.   

Selasa (4/5) KPU Kota Salatiga mengikuti kegiatan Rakor Bakohumas dengan tajuk “Peningkatan Peran Eksistensi Bakohumas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kab/Kota”. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua, Divisi Sosdiklih Parmas, Sekretaris dan Kasubbag Teknis Hupmas. Rakor Bakohumas ini diselenggarakan KPU RI dan diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Se - Indonesia. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU ILham Saputra yang menyampaikan pentingnya bagi KPU untuk membangun sinergitas dalam kehumasan dari pusat sampai daerah. “Kebijakan bakohumas  KPU Kab/kota harus berbanding lurus dengan kebijakan KPU Propinsi dan KPU RI, tidak bisa berbeda-beda” katanya. Dia berharap dari kegiatan ini adanya pemahaman tentang apa fungsi dan output dari bakohumas, sehingga KPU punya landasan yang positif dalam mengelola bakohumas. Kemudian  berturut –turut  disampaikan arahan dari anggota KPU RI yaitu Pramono Ubaid, Viryan Aziz, dan Arif Budiman. Parmono Ubaid menyampaikan bahwa di era informasi yang cepat dan kebutuhan informasi yang tinggi ini, fungsi humas menjadi krusial. Dia menegaskan Ibarat orang berkomunikasi, kesan pertama adalah bagaimana tampilan kita, yang kedua bagaimana cara berkomunikasi, bukan hanya secara tatap muka tetapi berlaku juga di medsos KPU. “Jika kesan penampilan website dan medsos kita bagus dan didukung dengan informasi yang akurat maka masyarakat akan menjadikan KPU sebagai sumber informasi utama” tandasnya. Dalam kesempatan ini Viryan juga mengatakan tentang perkembangan kehumasan yang semakin maju dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan  “Pada awalnya ada dua prinsip akar kehumasan yaitu  keterbukaan dan kejujuran. Namun saat ini ditambah dengan  dua variabel baru yaitu kecepatan dan faktualitas. Kehumasan juga berkembang dari Integrated marketing communication menjadi Digital marketing communication. Hal ini menjadikan tantangan baru bagi Bakohumas KPU”. Narasumber pertsama Sigit Joyo Wardono yang menjabat sebagai Plt Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sekaligus Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Bakohumas KPU RI menyampaikan tentang peran Bakohumas dan keterkaitan dengan visi misi pemerintah. Disampaikan juga terkait dengan dasar hukum pembentukan Bakohumas dan tindak lanjut sampai ke tingkat KPU kab/Kota. Narasumber kedua Bambang Gunawan yanag menjabat Plt. Direktur Tata kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo  membahas tentang problematika kehumasan pemerintah di era digital. Dimana pada era post truth ini ada filter bubble, hoaxs sampai munculnya hatespeech. Kominfo mempunyai data hoax pilkada 2020 dan sangat besar kemungkinan akan semakin bertambah pada pemilu serentak 2024. Narasumber ketiga Ferry Kurnia Ardiyansyah yang merupakan Direktur Ekseskutif Netgrit dan mantan anggota KPU RI Divisi Parmas dalam paparannya menjelaskan pentingnya kepercayaan publik bagi KPU. Ini menjadi tolok ukur keberhasilan kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU Menghadapi tantangan serius yaitu electoral virus dimana pemilih cenderung bersikap illiterate, sinis, apastis,  irrasional, emosional,pragmatis. Tantangan bagian kehumasan adalah  menciptakan pemilih yang sehat. Tantangan lain yaitu membangun pencitraan lembaga, tuntutan informasi yang semakin tingggi, SDM yang terbatas, anggaran terbatas, perangkat yang terbaats atau sarana prasarana yang tidak memadai, media manajemen yang belum terintegrasi. Operasionalisasi media center dan fasilitasi media center menjadi penting untuk mendukung optimalisasi kerja kehumasan. Badan  humas harus ditempatkan pada TOP manajemen KPU. Sehingga sebagai langkah awal, peningkatan kapasitas SDM merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh KPU RI. Sebagai narasumber terakhir, hadir dari praktisi TVRI Endah yang menyampaikan pentingnya performance bagian Humas KPU. Seorang humas harus bisa tampil menarik dan tegas dalam penyampaian informasi. Sebagai rangkaian kerja kehumasan dibutuhkan juga SDM yang mumpuni dalam bidang teknik jurnalistik, public speaking, copywriting termasuk desain konten audiovisual, sehingga informasi yang ditampilkan di website  dan media sosial resmi  KPU akan lebih menarik dan bermanfaat untuk  khalayak.  (kpukotasalatiga)