Berita Terkini

kota-salatiga.go.kpu.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan konsolidasi perdana persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiantoro. Acara diikuti oleh Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Demak dan Kab. Kendal secara tatap muka sedangkan kabupaten/kota lainya mengikuti secara daring. Secara khusus acara juga dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, yang memberikan pengarahan persiapan tahapan di Jawa Tengah (17/6). Dalam pengarahanya Hasyim menyampaikan, KPU sebagai penyelenggara harus sudah bersiap menjalankan tahapan. Ada tiga hal prinsip dalam setiap menjalankan organisasi katanya, yaitu 3 M (Man, Machine dan Money). “Tiga hal tersebut menjadi penting dalam penyelenggaran pemilu kedepan, baik manusianya, sarana-prasarananya dan juga anggarannya”. katanya. Selanjutnya Hasyim menegaskan kepada penyelenggara untuk selalu berpedoman pada data dalam setiap kerjanya. “Bekerjalah berdasarkan data” tegasnya. Suatu contoh divisi sosialisasi harus berdasarkan data partisipasi pemilu sebelumnya yang di breakdown sampai di tingkat paling bawah, data surat suara tidak sah, kelompok-kelompok sasaran, data tentang platform media informasi yang banyak dipakai, dll. Begitu juga selalu menggunakan data setiap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait sesuai dengan tingkatanya. Harus menyampaikan jumlah kebutuhan tenaga Ad Hoc, jumlah TPS, jumlah daerah pemilihan, dan seterusnya. Dia juga menekankan bagaimana persiapan sarana dan prasarananya yang harus mulai di persiapkan dari sekarang. Yaitu tentang perkantoran, jaringan/kapasitas listrik dan juga jaringan internet. Karena kedepan semua tahapan berbasis aplikasi elektronik yang tidak terlepas dari jaringan telekomunikasi. Sebagai penutup, Hasyim menegaskan bahwa KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi harus tegak lurus sesuai arahan KPU RI, kerena lembaga ini ada hirarkis. (hmskpusltg/rhm)         

kota-salatiga.kpu.go.id— Episode keempat Series Legal Drafting yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kali ini mengangkat topik Teknik Penyusunan Konsideran. Masih bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Nugraha Adhitya Kristanto, Perancang Perundang-undangan Muda didapuk sebagai narasumber. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah via daring. Kegiatan dibuka oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, Kiki Riska Ningsih. Ia mengatakan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka kegiatan legal drafting ini menjadi sesuatu yang krusial. Divisi Hukum dan SDM KPU khususnya, harus mulai bersiap untuk selalu terlibat mendampingi seluruh Tahapan Pemilu dengan menerbitkan berbagai macam keputusan terkait Pemilu. Nugraha dalam pemaparannya, menjelaskan bahwa konsideran dalam peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Umumnya, konsideran selalu diawali dengan kata menimbang. Ia menegaskan bahwa pokok pikiran konsideran Peraturan Perundang-undangan harus memuat tiga unsur,yakni filososis, sosiologis, dan yuridis dan ditempatkan secara berurutan. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sedangkan unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. “Semua konsideran Peraturan Perundang-undangan harus mencantumkan ketiga unsur tersebut,” tegas Nugraha di akhir pemaparannya. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id— KPU RI meluncurkan Tahapan Pemilu Serentak 2024, Rabu (14/6) dengan dihadiri oleh para stakeholder terkait di halaman Kantor KPU RI. Euphoria ini diikuti pula oleh seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-tanah air secara daring melalui zoom meeting dan siaran langsung dari kanal Youtube KPU RI. KPU Kota Salatiga turut meramaikan kegiatan dengan mengundang Forkopimda, Partai Politik, tokoh agama dan masyarakat, LSM dan Ormas di Salatiga. Bertempat di aula KPU Kota Salatiga, setelah acara daring dari KPU RI, Syaemuri menyampaikan bahwa dengan peluncuran Tahapan ini, dia berharap ke depannya seluruh jajaran Forkopimda, LSM, Partai Politik serta tokoh-tokoh warga Salatiga bersedia untuk saling bahu membahu mewujudkan Pemilu yang demokratis dan damai. Selaras dengan harapan Syaemuri, Penjabat Wali Kota Salatiga, Sinoeng N. Rachmadi menyambut ajakan tersebut dengan menyatakan siap berkomitmen untuk mengawal jalannya Tahapan Pemilu untuk menyukseskan amanat konstitusi Negara. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan Deklarasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Penandatanganan dimulai oleh perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Salatiga, dilanjutkan oleh Penjabat Wali Kota Salatiga, Kepala Polres, Ketua Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Ketua Bawaslu, perwakilan Kodim 0714, Ketua KPU, perwakilan Partai Politik dan LSM di Salatiga secara berurutan. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, menjadi penanda keseriusan dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sehat. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Syaemuri mengingatkan untuk selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah telah limpahkan kepada seluruh peserta apel. Terlebih syukur atas nikmat sehat dan sempat untuk menyambut kick off tahapan dalam minggu ini. “Sebagai hamba yang beriman kepada Allah SWT, tentu kita semua wajib untuk mensyukuri nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua masih berkesempatan untuk menjalankan kewajiban kita terhadap lembaga KPU ini” tuturnya saat mengawali sambutanya sebagai Pembina Apel, Senin (13/6/2022). Kedua, Syaemuri menyampaikan terkait dikethoknya tahapan, dibuktikan telah diterbitkanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. Dengan terbitnya PKPU tersebut maka kick off tahapan telah di tabuh dan tentunya KPU harus sudah siap lahir-batin untuk menyambutnya. Terutama dalam hal penyiapan SDM terkait dengan kesiapan operator-operator aplikasi yang telah menjadi projek KPU RI dalam menggunakan teknologi dalam setiap tahapan. “Dalam hal kurang terpenuhinya secara kuwantitas jumlah SDM untuk operator aplikasi, diprioritaskan yang lebih dahulu” tegasnya. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang pemilu, bahwa tahapan pemilu dimulai 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara. KPU RI juga telah menerbitkan surat perintah untuk mengikuti Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024, yang akan digelar pada hari Selasa, 14 Juni 2022. Surat tersebut juga memerintahkan semua satuan kerja di tingkat Kabupaten/kota untuk mengikuti kegiatan tersebut secara daring bersama seluruh stakeholder di kantor masing-masing. Sedangkan seluruh KPU Provinsi mengikuti secara luring di Kantor KPU RI.  (hmskpusltg/rhm)

kota-salatiga.kpu.go.id— Sekolah Pemilu bertema “Membentuk Agent of Change Pemilu yang Berintegritas dan Profesional Guna Mempersiapkan Pemilu 2024” yang dihadiri 32 mahasiswa Hukum Tata Negara HTN Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga. Pada kegiatan tersebut Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri, sebagai narasumber yang menyampaikan dua materi utama, Demokrasi di Indonesia dan Pemilu dalam Sejarah Republik Indonesia. Sebelum pemaparan materinya, Syaemuri bertanya apa motivasi peserta mengikuti Sekolah Pemilu tersebut. M. Khusni salah satu peserta mengatakan, “Saya penasaran dengan Pemilu 2024 dan ingin tahu lebih lanjut tentang Pemilu, utamanya soal Badan Penyelenggara Pemilu.” “Masyarakat belum banyak tahu soal Pemilu. Oleh karena itu, saya ingin mengikuti Sekolah Pemilu ini untuk bisa memperoleh ilmu yang bisa saya bagikan kepada masyarakat” kata peserta lainnya, Irfan Zulfa. Setelah itu, Syaemuri memulai pemaparannya. Salah satu materi yang disampaikan adalah sejarah Pemilu sejak tahun 1955 hingga 2019. Ia menyebut bahwa perjalanan Pemilu terbagi menjadi empat era, pertama, era revolusi di tahun 1955, ketika Pemilu pertama kali diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Kedua, era orde baru yang pada saat itu terdapat 6 kali Pemilu. Pemilu pertama di era orde baru diselenggarakan pada tahun 1971 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu selanjutnya terselenggara di tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Ketiga, era reformasi di tahun 1999. Pada saat tersebut, Presiden Habibie mengajukan paket undang-undang politik yang kemudian menjadi Undang-Undang 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga Undang-Undang tersebut kemudian mengubah desain Pemilu di Indonesia. Keempat, era pasca reformasi, pada era ini terselenggara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di tahun 2004. Setelahnya, Pemilu diselenggarakan secara periodik di tahun 2009, 2014 dan 2019. Antusiasme peserta, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan selama kelas berlangsung. Secara bergantian mengajukan pertanyaan seputar sejarah Pemilu di era orde baru hingga bagaimana persiapan KPU dalam menyongsong Pemilu Serentak 2024 mendatang. Akhir sesi, ada ice breaking dan quis. Peserta dengan semangat mengikuti permainan yang telah dipersiapkan oleh panitia, mulai dari game Samson dan Delilah, quis menyusun urutan tahapan Pemilu dan lainnya. Kegiatan ditutup dengan pengumuman lomba pembuatan konten edukasi terkait ajakan untuk memastikan nama terdaftar sebagai pemilih di aplikasi Lindungi Hakmu dan himbauan untuk menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Lomba tersebut berhadiah total Rp 500.000,- untuk 5 orang pemenang. “Senang sekali ikut acara ini, karena saya dapat ilmu baru. Kedepannya saya berharap akan ada acara serupa yang seru,” ujar Choirunnisa Nuraini ketika ditanya bagaimana kesan pesan setelah mengikuti Sekolah Pemilu. Naura Abby Cahya Putra juga mengatakan hal serupa. “Semoga ilmu soal Pemilu ini bisa saya aplikasikan di kemudian hari. Semoga juga akan diselenggarakan acara seminar seperti ini lagi,” ucapnya. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id— Suara riuh terdengar dari Aula KPU Kota Salatiga pada pukul 08.30 WIB, Rabu (8/6).  Suara tersebut datang dari mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga. Sebanyak 32 orang mahasiswa hadir sebagai peserta Sekolah Pemilu yang diselenggarakan hasil kerjasama antara KPU Kota Salatiga dan Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) HTN IAIN Salatiga. Kerja sama ini merupakan buah dari Perjanjian Kerjasam (PKS) yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Salatiga dan Rektor IAIN Salatiga pada Maret 2021 lalu. Sekretaris KPU Kota Salatiga, Joko Badrun memberikan sambutan hangat dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, dia menyebut bahwa sesungguhnya sejak dulu KPU Kota Salatiga dan IAIN Salatiga memiliki tali penghubung. Ia mengibaratkan bahwa kedua lembaga memiliki garis lurus yang tidak putus karena selalu ada alumnus IAIN Salatiga yang menjabat sebagai Anggota KPU Kota Salatiga. Bahkan, satu di antaranya lanjut hingga ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Ia mengapresiasi niat baik mahasiswa yang tergabung dalam UKM HMPS HTN IAIN Salatiga dan terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan yang dibuka di KPU Kota Salatiga ini akan dilaksanakan secara periodik dengan tema yang akan terus berkembang. “Ada banyak ilmu yang mahasiswa bisa dapatkan di KPU Kota Salatiga, khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara, khususnya songsong 2024,” lanjut Joko. Ia menekankan supaya mahasiswa betul-betul belajar di kesempatan ini. Selanjutnya, Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Yahya, S.Ag, M.H.I juga menyampaikan apresiasinya. Dalam sambutannya dia menyampaikan tentang bagaimana pemahaman tentang hukum akan meningkatkan kesadaran hukum. “Pengetahuan pemahaman tentang hukum merupakan indikator kesadaran hukum” katanya. Mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, sudah sepantasnya memiliki kesadaran hukum. Berkaca dari tema kegiatan kali ini, “Membentuk Agent of Change Pemilu yang Berintegritas dan Profesional Guna Mempersiapkan Pemilu 2024”, dia berharap mahasiswa peserta dapat meraih ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi agent of change yang mumpuni dan menjadi agen demokrasi songsong 2024. (hmskpusltg/hkl)