Berita Terkini

kota-salatiga.kpu.go.id - Di Aula KPU, jajaran Komisioner dan Sekertariat KPU Kota Salatiga serta 2 (dua) orang Mahasiswa Magang dari Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga mengikuti kegiatan Ngobrol dan Kajian (Ngaji) Regulasi Pemilu/Pemilihan, Selasa (17/9). Kegiatan rutin kali ini mengangkat tema “Anggaran Tahun 2022” yang disampaikan oleh Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Jalal Pambudi serta Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Annisa Kartika Putri.   Annisa dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam penyusunan anggaran tahun 2022, terdapat dua sub komponen, yakni anggaran rutin dan anggaran tahapan. Dengan dimulainya Tahapan Pemilu Serentak 2024 pada 14 Juni 2022 lalu, maka penyusunan anggaran Pemilu sudah dimulai. Anggaran rutin adalah anggaran untuk program dukungan manajemen yaitu; pengelolaan keuangan dan BMN, operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data dan informasi. Sedangkan anggaran tahapan berupa program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi terdiri atas: 1) anggaran perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; dan 2) anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, penetapan peserta Pemilu. Annisa menegaskan, bahwa meskipun anggaran tahapan sudah ada, namun untuk saat ini belum dapat digunakan karena restrukturisasi anggaran di tingkat pusat. Pada kesempatan yang sama, juga sosialisasi terkait Tata Naskah Dinas di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sucipuspasari Meirinanti. Dengan dikeluarkannya PKPU tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Suci menyampaikan bahwa penting bagi setiap pegawai untuk memahami bagaimana susunan tata naskah dinas yang baru.  Suci juga menekankan hal teknis, seperti pengaturan mengenai jenis kertas yang digunakan pada masing-masing naskah dinas, penggunaan tinta tanda tangan, jenis huruf, kop, penentuan batas tepi hingga format penyusunan naskah dinas yang berbeda dibandingkan dengan PKPU sebelumnya. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id - Kunjungan KPU Kota Salatiga ke Partai Politik di Kota Salatiga hari kedelapan, Jumat (8/7), adalah  ke Partai Demokrat. Kunjungan ini menjadi penutup dari serangkaian kunjungan KPU Kota Salatiga ke Partai Politik yang ada di Kota Salatiga dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi. Kedatangan tim KPU disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Salatiga beserta jajaran pengurus. Dalam sambutan selamat datang, Ketua DPC mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari KPU. Dia berharap dengan pertemuan ini bisa mendapat manfaat  tidak hanya terkait Verifikasi Partai Politik tapi juga hal lain. “Kami sengaja meminta jadwal di hari ini khusus agar bisa maksimal memanfaatkan pertemuan ini”, paparnya. Ketua KPU Kota Salatiga, dalam sambutannya menyampaikan kedatangan Tim KPU Kota Salatiga sebagai wujud pelayanan yang setara untuk semua partai politik di Kota Salatiga. Kunjungan KPU sama untuk semua partai, baik partai yang mendapat kursi maupun yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI. “Pendaftaran Partai secara resmi akan dibuka tanggal 29 Juli. Mekanismenya sedikit berbeda dengan pemilu 2019. Pendaftaran akan berpusat di KPU RI, sehingga untuk saat ini yang terbaik dilakukan oleh DPC/DPD adalah terus berkoordinasi dengan DPP masing-masing,” jelasnya. Dalam kesempatan ini diiinformasikan pula bahwa KPU Kota Salatiga membuka layanan Helpdesk tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol khususnya, sehingga apabila diperlukan Partai bisa datang langsung ke KPU Kota Salatiga untuk mendapatkan penjaelasan jika terjadi masalah. Dalam sesi diskusi, pembahasan berkembang tidak hanya terkait verifikasi partai politik, tapi juga pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara. DPC Partai Demokrat berharap KPU sampai ke tingkat bawah bekerja secara profesional tidak berpihak pada salah satu peserta. Aspirasi ini tentu diterima dengan baik oleh KPU Kota Salatiga yang akan bekerja semaksimal mungkin melaksanakan pemilu yang berintegritas.(hmskpusltg/sf)

kota-salatiga.kpu.go.id Bertempat di Ruang RPP, KPU Kota Salatiga yang terdiri dari jaajaran komisioner dan sekretariat, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengenalan Fungsi SIPOL Tipe Pengguna Partai Politik, secara daring, Kamis (7/7). Kegiatan diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempersiapkan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu 2024. Rapat Koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiantoro. Dalam sambutannya Paulus menyampaikan  bahwa tahapan yang terdekat pemilu 2024 adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Sistem pendaftaran partai politik pemilu 2024 sedikit berbeda dengan pemilu 2019. Pemilu 2024 pendaftaran akan terpusat di KPU RI dan akan mengandalkan SIPOL sebagai alat bantu. Namun demikian penting bagi KPU di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota untuk bersiap melayani dan membantu partai politik. Saat ini PKPU terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik masih dalam pembahasan. Jika sudah diundangkan maka kerja akan segera dimulai. KPU provinsi Jawa Tengah mencoba mengawali dengan Rakor ini dengan harapan KPU Kab/Kota mendapatkan informasi yang update sehingga bisa mendukung kerja di tingkatan masing-masing.             Sementara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati menyampaikan dua  materi penting, yaitu pembentukan Help Desk untuk tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik, dan Pengenalan Aplikasi SIPOL. Setelah PKPU diundangkan, KPU Kab /Kota dan KPU Provinsi akan mendapat Bimtek Langsung dari KPU RI. Putnawati dalam paparannya menjelaskan SOP pembentukan Help Desk.  Help Desk dibentuk untuk memastikan Partai Politik terlayani apabila mengalami kendala selama proses tahapan. “ SOP Help Desk ini sudah tersusun dengan rapi dan sangat rijit, sehingga rekan-rekan di KPU Kab/Kota harus benar-benar memperhatikan, baik terkait personil yang terlibat maupun fasilitasi tempat dan peralatan yang diperlukan”, tegasnya.             Sedangkan tentang SIPOL, disampaikan oleh Kasubbag Teknis Penyelengaraan, Dimas Narotama. Dai menyampaikan dasar hukum, jadwal dan tahapan, langkah kerja partai politik, gambaran SIPOL 2024, serta data dan Dokumen Sipol 2024. Meskipun SIPOL masih merupakan alat bantu, jajaran KPU di tingkat provinsi dan Kab/Kota harus memahami alur kerja aplikasi SIPOL. “Meskipun Upload data sudah menajdi kewenangan DPP partai, namun ada DPP yang meminta jajaran DPD dan DPC untuk membantu upload, sehingga kita harus siap apabila dimasing-masing tingkatan partai membutuhkan bantuan,” jelasnya. Dimas juga mengingatkan bahwa KPU RI akan membuatkan link absensi online dan akan merekam layanan yang diberikan oleh Help Desk di KPU Provinsi dan Kab/Kota untuk meminimalisir permasalahan layanan dikemudian hari. (hmskpusltg/sf)

kota-salatiga.kpu.go.id- Pemerintah Kota mengundang KPU Kota Salatiga untuk menghadiri rapat pembahasan lanjutan tentang anggaran Pemilihan/Pilkada 2024 di Ruang Rapat Sekda pada Kamis (7/7). Selain KPU, hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Walikota, Asisten Pemerintahan & Kesra Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Bakesbangpol, dan Kepala BPKPD. Rapat lanjutan ini merupakan salah satu prosedur yang mesti ditempuh dalam pendanaan kegiatan Pemilihan. Setelah sebelumnya KPU Kota Salatiga menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyerahkan usulan anggaran tersebut ke Walikota, RAB tersebut perlu dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU. Hasil pembahasan rapat hari ini menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Syaemuri, Ketua KPU Kota Salatiga menerangkan bahwa penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diharapkan dapat ditandatangani pada tahun 2023. “Sesuai dengan ketentuan Permendagri 54 Tahun 2019 juncto 41 tahun 2020, NPHD ditandatangani selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahapan dimulai”, ungkapnya. Dalam rapat ini, seluruh pihak mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga siap mendukung pelaksanaan Pemilihan 2024. Jadwal penandatanganan NPHD Pemilihan akan disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan  Permendagri 54 Tahun 2019 bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.(hmskpuktsltg/tk)

kota-salatiga.kpu.go.id— Kunjungan ketujuh KPU Kota Salatiga adalah kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Rabu (6/7). Seperti oleh partai-partai sebelumnya yang telah dikunjungi, rombongan dari KPU Kota Salatiga disambut dengan baik di Kantor DPC Partai Politik tersebut oleh Ketua, Sekretaris dan jajaran pengurus lainnya. Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi, juga untuk koordinasi dalam rangka mempersiapkan Tahapan Pemilu yang terdekat, yakni pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Syaemuri menjelaskan bahwa Partai Hanura yang tidak lolos ambang batas parliamentary threshold (PT) nantinya akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. Oleh karena itulah, ia berpesan kepada Ketua DPC Hanura Kota Salatiga, Laurencia Lita Falusi, untuk benar-benar mempersiapkan seluruh persyaratan dengan teliti. Utamanya terkait kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor sekretariat partai. Lita pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa hingga saat ini Partai Hanura masih mempersiapkan keanggotaan dan kepengurusan. Ia berujar bahwa saat ini, Partai Hanura baru memiliki kepengurusan PAC di dua kecamatan. Untuk keanggotaan sendiri, ia juga baru memulai input data. Ia menyebutkan bahwa data keanggotaan yang sudah diinput masih kurang dari dua ratus anggota. Namun, jumlah itu nantinya masih akan bertambah lagi karena memang belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id— KPU Kota Salatiga menerima kedatangan mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, Rabu (6/7). Sebanyak 30 Mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan tersebut sedang ada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Terpadu di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga selama 50 hari. Kunjungan mahasiswa UGM disambut dengan ramah oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Salatiga. Kunjungan ke KPU sendiri adalah salah satu kunjungan silaturahmi ke jajaran intansi di lingkungan Kecamatan Agomulyo. Namun kunjungan ke KPU menjadi istimewa, karena bukan hanya perkenalan dan silaturahmi, tetapi sebagai forum untuk menjajaki kemungkinan mengadakan kegiatan bersama. Ketua KPU Syaemuri berharap kepada mahasiswa untuk mengadakan forum-forum warga yang memungkinkan kolaborasi dengan KPU untuk menjadi narasumber kepemiluan sehingga selaras dengan program KPU untuk pendidikan pemilih. “Jika nanti mengumpulkan warga, bapak-bapak, PKK dan lainya, bisa kolaborasi dengan KPU untuk forum pendidikan kepemiluan buat warga” katanya. Harapan KPU inipun disambut baik oleh mahasiswa peserta KKN dan akan merencanakan dalam agenda kegiatan. “Semoga pertemuan ini menjadi awal adanya kegiatan bersama selama KKN’’ harapnya salah satu mahasiswa. Selain menjajagi kegiatan bersama, mahasiswa juga diajak berkeliling mengunjungi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Salatiga. Mahasiswa antusias melihat berbagai informasi dan info grafis kepemiluan di RPP. (hmskpusltg/rhm)