Berita Terkini

kota-salatiga.kpu.go.id - Bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kota Salatiga, Jajaran Komisioner dan Satgas SPIP KPU Kota Salatiga menyelenggarakan Rapat Pleno Penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Periode Juni 2022, Rabu (6/7). Rapat tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang akuntabel, khususnya di lingkungan KPU Kota Salatiga. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Kartu Kendali beserta lampirannya yang terdiri atas beberapa bagian, antara lain, kepegawaian, keuangan dan hibah, pengadaan, SIMAK BMN, SAKIP, perjalanan dinas, kelengkapan pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah, dan matriks tindak lanjut. Setelah seluruh kartu kendali dan lampirannya lengkap dan tidak ada kesalahan, seluruh berkas diunggah pada tautan yang telah dibagikan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat Pleno diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Kartu Kendali SPIP Bulan Juni Tahun 2022 di Lingkungan KPU Kota Salatiga oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Salatiga dan disaksikan oleh peserta rapat yang terdiri dari Satgas SPIP. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id— Kunjungan keenam KPU Kota Salatiga adalah kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Amanat Nasional (PAN), Selasa (5/7). Rombongan dari KPU Kota Salatiga disambut dengan hangat di Kantor DPD kedua Partai Politik tersebut. PSI yang pertama dikunjungi, menghadirkan Ketua, Sekretaris dan jajaran pengurus DPD PSI Kota Salatiga. Anden Narasabda, Ketua DPD PSI Kota Salatiga menyambut rombongan KPU Kota Salatiga. Bersama Joana, Sekretaris DPD PSI Kota Salatiga memperkenalkan satu per satu jajaran pengurus yang hadir pada saat itu. Ketua DPD PAN Kota Salatiga juga menyambut kedatangan rombongan dengan tangan terbuka. Dia mengapresiasi kunjungan dari KPU Kota Salatiga dan berharap akan mendapat informasi yang bermanfaat pada kesempatan tersebut sebagaimana partai lainya. Ketua KPU Kota Salatiga, Syaemuri dan Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Hukum dan Pengawasan, Wiwin Agus Haryanto menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mempersiapkan Tahapan Pemilu yang terdekat, yakni pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Syaemuri menjelaskan bahwa PSI yang tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) nantinya akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. Sementara PAN yang lolos ambang batas parlemen, hanya akan diverifikasi secara administrasi. Joana pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa hingga saat ini PSI tengah mempersiapkan tahapan pendaftaran yang sudah di depan mata. Ia menjelaskan bahwa DPD PSI Kota Salatiga telah mengirimkan lebih dari 500 data keanggotaan partai ke DPW PSI Jawa Tengah. Data berupa salinan Surat Pernyataan Anggota (SPA) dan salinan e-KTP tersebut oleh DPW akan disampaikan ke DPP PSI untuk diverifikasi secara internal. Perwakilan dari DPD PAN menjelaskan bahwa kini struktur kepengurusan DPD PAN Kota Salatiga terdapat perubahan. Proses perubahan itu, katanya sudah disiapkan menjelang semakin dekatnya masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. (hmskpusltg/hkl)

kota-salatiga.kpu.go.id - Sebagaimana telah diagendakan dalam serangkaian kegiatan Legal Drafting, KPU Kota Salatiga dan sebelas KPU Kabupaten/Kota lain anggota zona 3 dan 4 bertolak ke Kabupaten Batang untuk mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Minggu (3/7). Kegiatan tersebut mengusung tema “Penyusunan Pedoman Teknik, Norma Standart Prosedur Pengadaan Kebutuhan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Serentak Tahun 2024”. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Ikhwanuddin. Dalam pemaparan materinya Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa saat ini KPU RI tengah mengupayakan sarana dan prasana terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Salah satunya adalah pemetaan pendistribusian logistik untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Di Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Pekalongan dan Cilacap memerlukan perhatian khusus. Namun secara umum, pendistribusian di Jawa Tengah termasuk kategori aman. Dia menambahkan, dengan masa kampanye yang dipersingkat menjadi 75 hari, maka untuk pengadaan surat suara juga singkat. Maka direncanakan untuk pengadaan logistic dan surat suara tidak tersentral di pusat, melainkan bisa di daerah-daerah. “Nantinya akan dibentuk panitia pengadaan dan panitia pendistribusian” tambahnya. Sementara Ikhwanuddin menyampaikan agar KPU Kabupaten/Kota menginventarisir keberadaan gudang dalam menyimpan logistik Pemilu. “Berkaca dari pengalaman logistic Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020, kita jadikan pelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya. (hmskpusltg/wwn)

kota-salatiga.kpu.go.id - Kunjungan KPU Kota Salatiga ke Partai Politik di Kota Salatiga hari kelima, Jumat (1/7), adalah Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sesi pertama yang dipimpin oleh Ketua KPU mengunjungi Kantor DPC Perindo Kota Salatiga yang berada di Jl. Diponegoro  Salatiga. Kedatangan tim KPU disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Perindo Kota Salatiga beserta jajaran pengurus. Ketua DPC mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari KPU. Dia berharap dengan pertemuan ini bisa mendapat arahan langsung terutama terkait Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. “Kantor ini sudah menjadi milik Partai, kami juga sudah mempersiapkan semua berkas-berkas terkait kepengurusan dan keanggotaan, bahkan kami siap jika berkas kelengkapan kami akan diperiksa”, paparnya. Sedangkan Ketua KPU, menegaskan bahwa kedatangan tim KPU masih dalam rangka silaturahmi dan sosialiasi. Kunjungan KPU sama untuk semua partai, baik partai yang mendapat kursi maupun yang tidak mendapatkan kursi di DPR RI. “Secara resmi pendaftaran partai Politik akan dibuka tanggal 29 Juli 2022. Kami menghimbau kepada jajaran pengurus partai untuk selalu berkordinasi dengan pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi, agar informasi penting tidak terputus”, tegasnya.  Dalam kesempatan ini diiinformasikan pula bahwa KPU Kota Salatiga membuka layanan Helpdesk tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol khusunya, sehingga apabila diperlukan Partai bisa datang langsung ke KPU Kota Salatiga untuk mendapatkan penjelasan jika terjadi masalah. Sementara Ketua PPP menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan KPU Kota Salatiga dalam rangka silaturahmi dan sosialisasi. Persiapan PPP dalam persiapan pendaftaran Partai Politik sudah menyiapkan beberapa hal yaitu SK Kepengurusan dari tingkat Kota Satiga sampai tingkat Kecamatan, keanggotaan PPP juga sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan regulasi. Selain itu yang masih disiapkan PPP adalah kantor, karena setelah adanya pergantian pengurus sementara ini kantor PPP ada di rumah Ketua PPP. Untuk itu administrasi akan segera kami penuhi. (hmskpusltg/dm)

kota-salatiga.kpu.go.id— Hari keempat kunjungan KPU Kota Salatiga hanya kepada Partai Garuda (30/6). Rombongan dari KPU Kota Salatiga disambut dengan hangat di Kantor DPD Partai Garuda. Ketua DPD Partai Garuda menyambut hangat rombongan dari KPU. Dia mengapresiasi kunjugan tersebut dan berharap dari kegiatan tersebut akan menjadi sumber informasi bagi Partai Garuda dalam menyiapkan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Hukum dan Pengawasan, Wiwin Agus Haryanto menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan tersebut selain untuk bersilaturahmi, juga untuk mempersiapkan Tahapan Pemilu yang terdekat, yakni pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Partai Garuda sendiri adalah partai peserta pemilu tahun 2019 yang masuk kategori tidak masuk ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Sehingga bersama Partai Politik baru, nantinya Partai Garuda akan melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual menghadapi 2024. Ketua Partai Garuda menyampaikan bahwa persiapan adminsitrasi DPD Garuda Kota Salatiga sudah dimulai. Partai Garuda sudah menyiapkan SK Kepengurusan tingkat Kota Salatiga. Dan SK Kepengurusan tingkat Kecamatan yang hanya tinggal menunggu Kecamatan Argomulyo karena ada perubahan kepengurusan. Sementara untuk administrasi kantor sudah siap. Untuk keanggotaan Partai Garuda tingkat kota Salatiga sudah disiapkan hanya tinggal menunggu selesainya penggantian background dalam kartu tanda anggota. “Insya Allah, kami proses menyiapkan dan siap songsong 2024” katanya.  (hmskpusltg/dm)

kota-salatiga.kpu.go.id— Menginjak akhir Juni 2022, KPU Kota Salatiga mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan JDIH Semester I Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/6). Kegiatan dipandu Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah, Kiki Rizka Ningsih dengan narasumber Kepala Biro Perundang-undangan KPU RI, Nur Syarifah dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widyantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah telah memperoleh banyak prestasi di bawah komando Muslim Aisha. Dia berharap bahwa prestasi ini dapat dipertahankan atau bahkan semakin baik lagi ke depannya. Muslim Aisha menyampaikan beberapa catatan penting terkait evaluasi pengelolaan JDIH semester satu tahun 2022, antara lain: pertama, pengelolaan JDIH pada aspek koleksi dokumen hukum sudah relatif baik dan terdokumentasi dengan baik. Namun, masih ada beberapa dokumen keputusan yang masih belum diberi abstrak sebagaimana mestinya. Kedua, pengelolaan berita hukum pada laman resmi JDIH masing-masing satuan kerja masih belum optimal. Masih banyak KPU kabupaten/kota yang belum melakukan pengunggahan berita ada laman resmi JDIH satuan kerjanya. Ketiga, pengelolaan pada media social resmi JDIH KPU se-Jawa Tengah sudah dilaksanakan dengan baik dan cukup konsisten, namun ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang masih belum secara optimal melakukan pengembangan pada media social resmi JDIH di semua platform. Nur Syarifah mengevaluasi lebih mendalam lagi. Ia menyampaikan bahwa selama ini KPU RI selalu memonitoring aktifitas JDIH KPU di daerah. Salah satunya, ia menyoroti terkait pengunggahan produk hukum di laman JDIH. Ia menyusun satu per satu apa saja kesalahan yang dilakukan oleh satuan kerja di daerah dalam menampikan katalog produk hukum JDIH. Ia juga menghimbau agar admin akun media sosial untuk berhati-hati, baik dalam mengunggah konten hingga ketika membalas pesan dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa admin media sosial adalah wajah dari JDIH satuan kerja, sehingga tindakan admin akan mempengaruhi citra instansi. (hmskpusltg/hkl)