Berita Terkini

Kendari, kota-salatiga.kpu.go.id- Kendari menjadi tempat sejarah launching sistem informasi baru bagi KPU, yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). Lahirnya aplikasi baru ini semakin manasbihkan digitalisasi di setiap jenis tahapan dalam perjalanan menuju 2024. Khususnya menghadapi perekrutan penyelenggara badan ad hoc yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini. Kegiatan launching (Siakba dan Simpeg) dan rapat koordinasi pembentukan badan ad hoc pemilu 2024, melibatkan seluruh KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, KPU Kab/Kota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM serta operator Siakba dan Simpeg se - Indonesia di Hotel Claro Kendari (19-22/10). Didampingi para Anggota dan Sekjend, Ketua KPU Hasyim Asyari saat pembukaan menyampaikan bahwa rencana perekrutan badan ad hoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 15 November 2022 - 1 Januari 2023. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan pada 1 Desember 2022-15 Januari 2023. "Proses perekrutan akan menjadi tugas berat KPU kab/kota. Dengan aplikasi Siakba maka harus menguasai apliaksinya" katanya. Semangat penerapan aplikasi ini adalah sesuai azas pemilu dalam UU No 7/2017 yaitu KPU harus bekerja secara tertib administrasi. "Siakba sebagai wadah tertib administrasi badan ad hoc, sekaligus untuk mengecek keterlibatan seseorang dalam partai politik dengan Sipol " tegasnya. Termasuk aplikasi Simpeg, adalah sistem apliaksi kepegawaian yang akan mengadministrasikan segala yang melekat pada pegawai. Sehingga akan mempermudah saat akan ada mutasi atau promosi, karena sudah teradministrasi secara digital.  Dukungan DPR dan Pemerintah Sementara Ketua Komisi II DPR RI, Akhmad Dolly Kurnia Tanjung, yang juga hadir dalam acara memberikan Pengarahan dan menjadi keynote speaker. Dia menyampaikan peran penting KPU sebagai pejuang-pejuang demokrasi, baik dari KPU pusat sampai KPPS. Maka harus memberikan peran strategis pembangunan demokrasi, politik dan Indonesia kedepan.  Tentang perekrutan badan ad hoc dia menyampaikan peran pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan. "Masyarakat yang semakin melek dengan politik, maka harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu" katanya. Dolly menyampaikan, bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah penyelenggaraan pemilunya semakin hari semakin berkualitas. Pemilu juga menjadi poin dan pilar yang penting yang menentukan bangsa Indonesia menuju pada negara modern. "Pemilu kedepan harus semakin murah, mudah, menyenangkan, melalui penggunaan teknologi Informasi dan saat ini KPU sudah on the track" tegasnya. Selain itu, Dolly juga menyampaikan tiga Catatan penting, pertama tentang Pemahaman kepemiluan. Ini menjadi syarat mutlak penyelenggara pemilu, termasuk ad hoc. Kedua, Factor integritas, pemilu akan semakin berkualitas kalau sesuai pandangan nilai obyektif rasional masyarakat (moral hazard pemilu). Hal ini akan terjadi jika penyelenggara punya integritas. Ketiga adalah penyelenggara pemilu tidak terpisah dengan wilayah politik. Penyelenggara pemilu harus bisa membangun komunikasi yang balance dan produktif. Menurutnya KPU harus berkomunikasi, tapi tidak boleh larut dalam kepentingan partai politik. Terakhir dia menyampaikan bahwa selama ini komisi II DPR RI telah menjalankan semua fungsinya, baik legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Ditutup dengan pernyataan bahwa DPR akan mendukung sepenuhnya KPU dan akan bersama ditengah para pejuang demokrasi dan masyarakat. (hmskpusltg/rhm)

kota-salatiga.kpu.go.id - Mengawali rangkaian verifikasi faktual (Verfak) keanggotaan bagi Parpol peserta Pemilu 2024 di Kota Salatiga, KPU Salatiga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Hotel Kayu Arum (19/10). Rapat Koordinasi dimaksudkan agar ditemukan sepemahaman akan bagaimana alur kerja KPU Salatiga dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Ketua KPU Salatiga, Syaemuri saat membuka acara mengucapkan terima kasih kepada 8 (delapan) Partai Politik yang telah hadir di tempat, bahwasanya saat ini KPU telah selesai melakukan verifikasi kepengurusan dan akan segera berlanjut ke verifikasi keanggotaan. Beliau mengharapkan agar setiap partai politik untuk mengkondisikan anggota-anggotanya yang akan di verfak nantinya. “Pada dasarnya Verfak ini adalah kegiatan mencocokkan data KTA dan KTP anggota dengan data yang ada di SIPOL” pungkasnya. Bila disaat verfak terdapat anggota partai yang bukan anggota, nantinya akan mengisi surat pernyataan bahwa tidak lagi menjadi anggota partai dan kemudian akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Pun juga apabila disaat verfak terdapat anggota yang tidak bisa menunjukkan KTP dan KTA nya, akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). “Maka dari itu pastikan anggota-anggotanya sudah dibekali KTA partai” . Dayusman, komisioner KPU Salatiga divisi Teknis menambahkan, bahwa petugas verifikator kami nantinya dibekali atribut dan surat tugas, sebagai bukti bahwa KPU melaksanakan verfak ini dengan sungguh-sungguh dan sesuai fakta di lapangan. Pelaksanaan verfak keanggotaan yang memuhi syarat atau tidak memenuhi syarat akan dilaksanakan sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022 Tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (hmskpusltg/ant)

Salatiga, kota-salatiga.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga mulai melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga calon peserta pemilu tahun 2024. Pada hari pertama verifikasi factual (verfak) kepengurusan, KPU Kota Salatiga mendatangi 3 (tiga) kantor partai politik, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) (17/10). 5 (lima) partai lagi akan dilaksanakan hari Selasa (18/10) sesuai jadwal yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Hanura dan Partai Ummat. Jadi ada 8 (delapan) partai di Salatiga yang akan diverfak dari 9 (Sembilan) partai secara Nasional, sedangkan partai Buruh tidak ada kepengurusan di Salatiga. Sementara KPU Kota Salatiga telah membentuk empat tim dan masing-masing tim di pimpin oleh Komisioner, didampingi oleh Kasubag dan staf kesekretariatan. Ketua KPU Syaemuri menyampaikan pelaksanaan verifikasi factual harus dilaksanakan secara objektif dan atas dasar regulasi, menyandingkan data dalam Sipol dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaksanaan verfak didahului dengan verifikasi kepengurusan dan dilanjutkan dengan keanggotaan.  “Ada tiga hal yang dilakukan dalam verfak kepengurusan, yaitu dokumen KTP-el dan KTA pengurus parpol sesuai SK, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen  dan domisili kantor parpol sampai tahapan terakhir Pemilu, “jelasnya. Tim verifikator 1, mendatangi kantor DPD PSI yang beralamatkan Jln Veteran 107, Kota Salatiga. Diterima langsung oleh Ketua Anden Narasabda, Sekretaris Joanna dan Bendahara Ardiyanti Pramuhastuti. Tim verifikator 2, mengunjungi kantor DPD Perindo yang beralamatkan di Jln. Diponegoro 175, RT 12/VII, Sidorejo, Kota Salatiga. Pengurus hadir lengkap, Ketua Puteri Dewi Chandrasari, Sekretaris Suratno dan Bendahara Djoko Margono. Sedangkan tim verifikator 3 mengunjungi Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamatkan di Kampung Sembir, RT02/06, Kel Bugel, Sidorejo, Kota Salatiga. Ketua PKN Masal Garusinga, Sekretaris Eti Fatimah dan Bendahara Supratini, sesuai SK hadir lengkap saat verifikasi faktual kepengurusan.      Secara keseluruhan hari pertama verfikasi faktual kepengurusan berlangsung lancar. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU kota Salatiga, Dayusman mengatakan setelah dilakukan verifikasi factual kepengurusan parpol tersebut selanjutnya akan dilaksanakan verifkkasi factual keanggotaan parpol. “Setelah KPU Kota Salatiga melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, selanjutnya akan melaksanakan verfak keanggotaan parpol sesuai yang masuk daftar sampling dalam Sipol“ terangnya. Pelaksanaan verifikasi factual kepengurusan juga selalu di hadiri oleh Bawaslu Kota Salatiga. Ketua Bawaslu beserta Anggotanya juga telah menerima surat pembertiahuan dari KPU sehingga bisa melaksanakan pengawasan sesuai jadwal dan tempat yang dituju KPU. (hmskpusltg/rhm)

Semarang, kota-salatiga.kpu.go.id- Menuju digitalisasi perekrutan Badan Penyelenggara Ad Hoc, KPU Kabupaten/Kota mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). Kegiatan melibatkan seluruh KPU Kab/Kota divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM, Kasubag dan Operator Siakba se - Jawa Tengah, di Hotel Santika Semarang (13-14/10). Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiantoro saat pembukaan menyampaikan tentang kegiatan tahapan yang mulai berhimpitan. "Kedepan akan banyak kegiatan yang saling berbarengan dan saling berbagi tugas, maka KPU Kab/Kota harus mempersiapkan secara fisik, menjaga kesehatan dan stamina" katanya Dia juga berpesan, tahapan perekrutan badan ad hoc kedepan, maka harus disosialisasikan secara masif, supaya tersampaikan kepada masyarakat luas. Begitu juga dengan Siakba harus dikenalkan ke publik. Termasuk kepada kalangan mahasiswa sangat berpeluang untuk menjadi calon badan ad hoc. Sementara Divisi SDM dan Litbang Taufiqurrahman manyampaikan terkait lambatnya rapat koordinasi SDM. Hal tersebut karena memang regulasi dan jadwal dari KPU RI belum ada.  Taufiq juga menyampaikan terkait perjalanan Siakba. Aplikasi ini adalah hasil update dan pengembangan dari aplikasi lama SIPP (Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu).  Sementara Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal menyampaikan bahwa Siakba adalah aplikasi baru yang dirancang oleh KPU RI sendiri. Sehingga melalui kegiatan ini, KPU mengenalkan aplikasi ini dan sementara untuk diketahui dulu. Menurutnya Siakba sebagai tool atau alat agar punya data yang bisa jadi rujukan secara berkelanjutan. Dia menambahkan pendeteksian periodisasi di terapkan di aplikasi ini. Pembatasan periode filosofinya adalah supaya semakin banyak warga yang tahu tentang proses dan pengalaman sebagai penyelenggara. Semangatnya bukan hanya yang sudah ada, berpengalaman dan sudah terlatih, meskipun sebenarnya itu adalah pilihan KPU. Fitur Siakba Dalam aplikasi Sikba, harapanya nanti aplikasi ini terintegrasi dengan sipol (Sistem Informasi Partai Politik) dan sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih). Sehingga bisa mendeteksi keanggotaan partai serta bisa mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Menurut Taufiq, sistem informasi ini bukan hal baru, karena sudah banyak sistem-sistem lainya di KPU. Beberapa keuntungan aplikasi ini adalah, pertama mempunyai akurasi proses, yaitu tahapan akan akurat seperti waktu dll. Kedua transparansi, data terbuka untuk umum, seperti Penggantian Antar Waktu (PAW) dll., ketiga punya data base, data pendaftaran, yang akan tersimpan secara baik. Siakba adalah aplikasi berbasis web yang membatu proses administrasi dalam hal,  pertama : Seleksi anggota KPU Prov, Kabupaten dan Kota, kedua : Seleksi badan ad hoc (PPK dan PPS) dan ketiga : Pengelolaan data dan dokumentasi berkelanjutan Aplikasi yang baru akan di launching di Kendari pada 19 Oktober 2022 ini juga akan terintegrasi dengan apliaksi Sipol, data wilayah dan TPS. Ada beberapa dasboad, antara lain untuk admin, operator dan pendaftar. (hmskpusltg/rhm)

Semarang-- kota-salatiga.kpu.go.id. - Hari kedua kegiatan bimbingan teknis verifikasi faktual di Semarang, menghadirkan Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Kholik secara daring (12/10).  Idham banyak memberikan arahan terkait dengan proses verifikasi faktual di lapangan. Seperti kapan waktu yang tepat untuk berkunjung ke calon orang yang akan diverifikasi. "Pastikan kunjungan di waktu yang tepat, jangan di siang hari padahal orang tersebut adalah para pekerja" tegasnya.  Sebagai petugas verifikator, Idham memberi arahan untuk memaksimalkan SDM internal KPU. "Memaksimalkan seluruh potensi yang ada di satuan kerja KPU Kab/Kota" katanya. Termasuk KPU Provinsi supaya menyelesaikan cecara cepat verifikasi faktual kepengurusan di tingkat Provinsi, kemudian melaksanakan monitoring ke kabupaten/kota. Dia juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan verifikasi faktual sama dengan verifikasi adminstrasi. Nanti juga akan ada masa verfikasi faktual perbaikan.  Sesuai tahapan, Verifikasi faktual  akan dimulai pada tgl 15 Oktober - 9 November 2022. Kemudian akan ada tahapan perbaikan sampai dengan 7 Desember 2022. Sedangkan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu 2024 akan di tetapkan pada 14 Desember 2022. (hmskpusltg/rhm)

Semarang-- kota-salatiga.kpu.go.id. - Songsong tahapan verifikasi faktual pada tgl 15 Oktober - 4 November 2022 bagi partai politik calon peserta pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi mengundang 35 Kab/Kota se Jawa Tengah. Bertempat di MG Setos Hotel Semarang, menghadirkan seluruh Komisioner, Sekretaris, Kasubag Teknis dan Staf operator Sipol (11-13/10). Kegiatan Bimtek di hadiri oleh anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Dalam arahanya saat pembukaan dia menyampaikan poin-poin penting dalam mempersiapkan pelaksanaan verifikasi faktual bagi KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota. "KPU Kab/Kota perlu memperhatikan betul apa yang harus di lakukan, karena akan melaksanakan verifikasi faktual pengurus, kantor dan juga keanggotaan partai politik" katanya. Hal-hal yang harus diperhatikan menurutnya, pertama : KPU Kabupaten/Kota harus lebih dulu melakukan sosialisasi dengan stakeholder/berbagai pihak. Sosialisasi dibutuhkan karena kegiatan verifikasi faktual nantinya dilakukan secara terbuka sehingga akan banyak pihak yang melihat dan sebagai bentuk transparansi. Kedua adalah verifikator harus mempersiapkan teknik komunikasi yang baik kepada orang-orang yang akan didatangi/ditemui di lapangan. Karena akan menemui banyak tipe orang dan latar belakang yang bermacam-macam. "Verifikator harus profesional dan paham detail teknis verifikasi faktual di lapangan" katanya  Ketiga, verifikator harus mengidentifikasi masalah dan mitigasinya, seperti bagaimana bila di lapangan tidak bisa menjumpai orang yang akan diverifikasi, langkah apa setelahnya atau seharusnya dilakukan, dan lain-lain. Keempat, Betty menekankan agar semua kegiatan verifikasi faktual didokumentasikan secara baik. "Tulis semua hal-hal yang menarik, suka, duka dan sebagainya, karena nanti akan disusun menjadi sebuah buku. Buku perjalanan verifikasi faktual yang bisa jadi referensi dan evaluasi di kemudian hari" katanya. Kelima adalah semua data hasil administrasi, verifikasi faktual, maupun sipol merupakan data tertutup. "Jangan disampaikan tentang partai apa yang lolos atau tidak lolos, yang berhak menyimpulkan adalah KPU RI, apalagi dipublish di medsos" tegasnya Selain terkait verifikasi faktual, Betty juga mengingatkan kepada KPU Kab/Kota untuk hati-hati terhadap keamanan informasi. Hal tersebut sudah disampaikan melalui surat edaran tentang sistem manajemen keamanan informasi.  Sebelumnya, kegiatan bimbingan teknis tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiantoro yang didampingi lengkap semua anggota dan sekretaris. (hmskpusltg/rhm)