Kendari, kota-salatiga.kpu.go.id- Kendari menjadi tempat sejarah launching sistem informasi baru bagi KPU, yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). Lahirnya aplikasi baru ini semakin manasbihkan digitalisasi di setiap jenis tahapan dalam perjalanan menuju 2024. Khususnya menghadapi perekrutan penyelenggara badan ad hoc yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2022 ini.

Kegiatan launching (Siakba dan Simpeg) dan rapat koordinasi pembentukan badan ad hoc pemilu 2024, melibatkan seluruh KPU Provinsi Divisi SDM dan Litbang, KPU Kab/Kota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM serta operator Siakba dan Simpeg se - Indonesia di Hotel Claro Kendari (19-22/10).

Didampingi para Anggota dan Sekjend, Ketua KPU Hasyim Asyari saat pembukaan menyampaikan bahwa rencana perekrutan badan ad hoc untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimulai pada 15 November 2022 - 1 Januari 2023. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan pada 1 Desember 2022-15 Januari 2023.

"Proses perekrutan akan menjadi tugas berat KPU kab/kota. Dengan aplikasi Siakba maka harus menguasai apliaksinya" katanya. Semangat penerapan aplikasi ini adalah sesuai azas pemilu dalam UU No 7/2017 yaitu KPU harus bekerja secara tertib administrasi. "Siakba sebagai wadah tertib administrasi badan ad hoc, sekaligus untuk mengecek keterlibatan seseorang dalam partai politik dengan Sipol " tegasnya.

Termasuk aplikasi Simpeg, adalah sistem apliaksi kepegawaian yang akan mengadministrasikan segala yang melekat pada pegawai. Sehingga akan mempermudah saat akan ada mutasi atau promosi, karena sudah teradministrasi secara digital. 

Dukungan DPR dan Pemerintah

Sementara Ketua Komisi II DPR RI, Akhmad Dolly Kurnia Tanjung, yang juga hadir dalam acara memberikan Pengarahan dan menjadi keynote speaker. Dia menyampaikan peran penting KPU sebagai pejuang-pejuang demokrasi, baik dari KPU pusat sampai KPPS. Maka harus memberikan peran strategis pembangunan demokrasi, politik dan Indonesia kedepan. 

Tentang perekrutan badan ad hoc dia menyampaikan peran pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan. "Masyarakat yang semakin melek dengan politik, maka harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu" katanya.

Dolly menyampaikan, bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah penyelenggaraan pemilunya semakin hari semakin berkualitas. Pemilu juga menjadi poin dan pilar yang penting yang menentukan bangsa Indonesia menuju pada negara modern.

"Pemilu kedepan harus semakin murah, mudah, menyenangkan, melalui penggunaan teknologi Informasi dan saat ini KPU sudah on the track" tegasnya.

Selain itu, Dolly juga menyampaikan tiga Catatan penting, pertama tentang Pemahaman kepemiluan. Ini menjadi syarat mutlak penyelenggara pemilu, termasuk ad hoc. Kedua, Factor integritas, pemilu akan semakin berkualitas kalau sesuai pandangan nilai obyektif rasional masyarakat (moral hazard pemilu). Hal ini akan terjadi jika penyelenggara punya integritas.

Ketiga adalah penyelenggara pemilu tidak terpisah dengan wilayah politik. Penyelenggara pemilu harus bisa membangun komunikasi yang balance dan produktif. Menurutnya KPU harus berkomunikasi, tapi tidak boleh larut dalam kepentingan partai politik.

Terakhir dia menyampaikan bahwa selama ini komisi II DPR RI telah menjalankan semua fungsinya, baik legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Ditutup dengan pernyataan bahwa DPR akan mendukung sepenuhnya KPU dan akan bersama ditengah para pejuang demokrasi dan masyarakat. (hmskpusltg/rhm)