Berita Terkini

kota-salatiga.kpu.go.id – Untuk mewujudkan program reformasi birokrasi dalam mengembangkan budaya kerja yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga mencanangkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kerja KPU Kota Salatiga, Rabu (5/4/2023). Pencanangan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WB) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan pencanangan ini dihadiri oleh antara lain Plh. Walikota Salatiga Wuri Pujiastuti, perwakilan dari Polres Salatiga Joko Warsono, Dandim 0712/ Salatiga Imam Makmur, Ketua dan Sekretaris KPU Kota Salatiga dan sejumlah tamu undangan dari OPD serta Bawaslu Salatiga. Acara dilangsungkan di Aula KPU Kota Salatiga. Dalam sambutannya, Syaemuri selaku Ketua KPU Salatiga  menuturkan  bahwa pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen KPU Salatiga untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Juga sebagai komitmen untuk menghindari korupsi karena KPU sebagai penyelenggara pemilu harus beritegritas dan menghindari tindakan yang melanggar hukum serta melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. “KPU adalah sebagai sumber literasi dari proses data kepemiluan. Dan dengan dicanangkannya Zona Integritas di lingkungan KPU diharapkan KPU Kota Salatiga dapat memberikan pelayaan prima kepada seluruh peserta Pemilu, stakeholder Pemilu dan masyarakat tanpa terkecuali secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku” tandasnya. Pada kesempatan ini Plh. Walikota Salatiga, Wuri Pujiastuti turut memberikan sambutan bahwa kunci utama Kota Salatiga menjadi kota yang kondusif dalam rangka mewujudkan wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani adalah harus bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Harus mampu memberikan pelayanan secara terbuka sesuai dengan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Permen PAN & RB dan pastinya ikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada. “Kami percaya penuh akan komitmen KPU Salatiga dalam upaya pencanangan WBK dan WBBM, Pemkot akan mengawal sepenuhnya proses ini sampai dengan perhelatan Pemilu 2024 nanti” tutupnya. Acara kemudian diakhiri dengan penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua dan Sekretaris KPU Salatiga, Pemkot Salatiga, Polres Salatiga, Kodim 0714/Salatiga dan Bawaslu Kota Salatiga. (hmskpusalatiga/ry)

kota-salatiga.kpu.go.id- Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023, bertempat di Aula Gedung KPU Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Salatiga Pemilu 2024 pada Rabu (5/4). Hadir dalam rapat tersebut Bawaslu, TNI/Polri, Kesbangpol, Disdukcapil, Kejaksanaan Negeri, Partai Politik Peserta Pemilu 2024, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Salatiga. Syaemuri, Ketua KPU Kota Salatiga menjelaskan, bahwa pleno DPS didasarkan pada hasil rapat pleno yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Rekapitulasi Daftar Pemilih merupakan kompilasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PPS, PPK atas pelaksanaan kegiatan hasil pemuktahiran/coklit yang dilakukan oleh Pantarlih mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023,” ungkapnya. Data pleno DPS dibacakan oleh Jalal Pambudi, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah 144.710 Pemilih, yang terdiri dari 70.150 pemilih laki-laki dan 74.560 pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar dalam 652 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kota Salatiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 PKPU 7 Tahun 2023, pada penghujung acara, KPU Kota Salatiga menyampaikan Salinan Naskah Asli Berita Acara Pleno, Rekapitulasi DPS di tingkat KPU Kota Salatiga dan DPS by name kepada seluruh peserta yang hadir. DPS bukanlah data pemilih final. Masih terbuka lebar ruang untuk perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dari masyarakat. Mulai 12 s.d. 25 April 2023, DPS akan ditempel di tempat strategis setiap kelurahan, untuk dicermati masyarakat. Selanjutnya, tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing kelurahan. (hmskpuktsltg/tk)

Semarang, Kota-salatiga.kpu.go.id-- Mantan Ketua KPU Jawa Tengah Yulianto Sudrajat yang sekarang menjadi Anggota KPU RI berpesan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan prestasi meskipun orang-orangnya berganti. Pesan tersebut disampaikan saat rapat kerja bidang logistik sekaligus peluncuran votecast dan virtu RJP (Rumah Joglo Pemilu) KPU Provinsi Jawa Tengah.  Acara yang digelar di Kantor KPU Jateng ini di hadiri oleh Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dan Agus Melaz. Turut diundang Ketua, Divisi Sosdiklih Parmas dan Sekretaris KPU Kab/Kota Se -Jateng (31/23) Paulus, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya menyampaikan bahwa raker ini untuk memantapkan persiapan pemilu 2024 khususnya logistik. Selain itu, dia juga bersyukur karena KPU Provinsi Jawa Tengah masuk nominasi 10 besar penilaian Komisi Informasi. "Kita masuk nominasi 10 besar, semoga menjadi juara1" katanya. Sementara anggota KPU RI, Agus Melaz menyampaikan apresiasi atas inovasi KPU Provinsi Jawa Tengah atas diluncurkanya dua program Votecast dan Virtual RJB tersebut. "Semoga dengan program ini mampu merespons dan menarik partisipasi pemilu 2024 di Jateng" katanya. Selanjutnya dia memaparkan bahwa Jawa Tengah akan menerima 5 (lima) titik dari 7 (tujuh) titik kirab pemilu KPU RI yang sudah berjalan. Hal ini menjadi posisi strategis bagi KPU Jawa Tengah untuk memaksimalkan sarana sosialisasi.  Selanjutnya, akan ada agenda peluncuran Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di quarter pertama tahun ini. Aplikasi ini sebagai alat untuk mengukur Indek Partisipasi Pemilu (IPP). Menurutnya Pemilu 2024 tidak mudah, selalu punya ciri yang tidak ditemui di pekerjaan yang lain, selalu diukur dengan waktu, jika molor akan berdampak pada tahapan lainya, perlu regulasi yang jelas, dan kekhasan-kekhasan yang lain. Sementara Yulianto Sudrajat menyampaikan arahan terkait logistik. Yulianto menyampaikan bahwa pengelolaan logistik kedepan memakai teknologi Silog (Sistem Informasi logistik). "Sudah ada dari dulu sebenarnya, tapi 2024 akan dimaksimalkan" katanya. Pemaksimalan ini katanya dalam rangka untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini. Seperti kekurangan surat suara, salah dapil, tertukar dan lain lainya. Menurut yulianto, Silog akan mencakup proses awal sampai akhir logistik, bahkan sampai penghapusan. Pendeteksian oleh Silog juga berlaku di pihak ketiga atau penyedia. "Maka operator silog harus disiapkan dari sekarang" katanya.  Bulan April harapanya PKPU sudah di sahkan sebagai hasil konsinyering dengan Komisi II DPR RI, baik PKPU Pencalonan, Dana Kampanye dan Penghitungan dan Pemungutan Suara. Pesan terkahir Yulianto adalah "pertahankan prestasi jateng, meskipun orang-orangnya berhenti" katanya. (hmskpusltg/rhm)

kota-salatiga.kpu.go.id Bertempat di Aula KPU Kabupaten Kendal, KPU Provinsi Jawa Tengah  menggelar kegiatan Sosialiasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilu 2024, Selasa, (21/3). Hadir dalam kegiatan ini adalah Ketua, Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosdiklihparmas dan SDM, dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten/Kota se –Eks Karesidenan Semarang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal meliputi Bawaslu, Kodim, Polres, OPD, tokoh masyarakat dan insan media. Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang dari ketua KPU Kabupaten Kendal, Hevy Indah Oktaria. Dalam sambutannya, Hevy menyampaikan terimakasih kepada undangan yang hadir dalam kegiatan, juga kepada KPU Provinsi Jawa Tengah atas kepercayaan yang diberikan kepada KPU Kendal menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi sebelumnya telah digelar di eks Karesidenan Surakarta, dan akan digelar juga di eks Karesidenan yang lain. Kegiatan dibuka oleh Kadiv Perencanaan, Ikhwanuddin mewakili Ketua. Dalam sambutan nya Ikhwanuddin menegaskan bahwa pemilu tetap berjalan sesuai tahapan, meskipun sempat ada isu epnundaan pemilu karena adanya putusan PN Jakarta Pusat. Saat ini badan Ad hoc PPK, PPS dan Pantarlih sudah selesai dibentuk dan sudah mulai bekerja. Pantarlih sudah selesai melaksanakan coklit dan PPS sedang mempersiapkan penyusunan DPS. Sosialisasi Dapil ini penting dilaksanakan karena Dapil dan Alokasi Kursi menjadi acuan partai politik dalam menyusun calon-calonnya yang akan bertarung di Pemilu 2024. Materi sosialisasi disampaikan oleh dua narasumber yaitu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Putnawati dan Kadiv SDM  Taufiqurahman. Putnawati menyampaikan pentingnya Dapil disosialisasikan secara massif karena menjadi pedoman partaipolitikdalam menyususn calon. Sosialisasi juga ditujukan kepada stakeholder termasuk para tokoh yang mewakili pemilh agar bisa mengenali sejak dini calon yang bertarung didapilnya. Dalam kesempatan ini Putnawati juga mengingatkan bahwa KPU RI mengakomodir syaart minimal 30 % keterwakilan perempuan. “ misalnya dalam satu dapil ada 10 kursi, maka dari 3 nomor urut harus ada satu perempuan, dan nomor urut ke 10 juga harus perempuan, sehingga dari 10 calon, 4 harus perempuan. Ini adalah kesempaan yang diberikan kepada perempuan karena keistimewaaan perempuan”, tegasnya. Sedangkan Kadiv SDM Taufiqurahman, menyampaikan, 3 hal yang penting tentang Dapil yaitu : Dapil adalah daerah perebutan, Dapil merupakan tempat bertemunya pemilih dan yang dipilih, Dapil perlu dirawat dan perlu diruwat. “ Dapil sebagai daerah perebutan artinya Dapil menjadi tempat calon memperebutkan dukungan pemilih, dapil, calon dan pemilih bisa berubah atau berpindah sehingga penting bagi calon untuk bisa merawat dapilnya sehingga dengan konsisten memperjuangkan aspirasi pemilih dimana dia bertarung”, jelasnya.  Kegiatan ditutup dengan pers conference dengan awak media di Kabupaten Kendal. (hmskpusltg/sf)

Kota-Salatiga.kpu.go.id – Antusiame nasabah dalam antrian langsung terlihat sejak mobil keliling bank BNI hadir di kantor KPU Kota Salatiga. Bukan nasabah biasa, tapi mereka adalah para penyelenggara adhoc pemilu 2024 beserta sekretariat ditingkatan kecamatan dan kelurahan (17/3). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta sekretriat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) beserta sekretariat sengaja dihadirkan untuk aplikasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas rekening yang telah dibuka sebelumnya. Rekening tersebut adalah sebagai tempat tranfer honor sebagai penyelenggara adhoc pemilu 2024 serta dana operasional pemilu. Menurut Joko Badrun, sekretaris KPU Kota Salatiga, KPU sengaja menghadirkan customer service bank BNI keliling ke kantor KPU adalah untuk menghindari antrian dikantor bank BNI. Sekaligus dalam rangka untuk mempercepat proses penyaluran honor badan adhoc dan dana pemilu ditingkatan PPK dan PPS. ‘’Ini semata-mata untuk mempercepat proses dan efisiensi waktu supaya penyaluran honor PPK, PPS, Sekretriat dan dana pemilu bisa cepat terlaksana sehingga bisa digunakan’’ katanya Menurut keterangan marketing bank BNI Firly, bahwa mobil layanan keliling ini kalua di BNI namanya Bank Layanan Gerak (BLG). Biasanya memang keliling untuk melayani nasabah secara corporate. ‘’BLG ini biasanya melayani di pabrik-pabrik, kantor dll, yang nasabahnya secara massal, namun hanya pada pelayanan maintenance bukan buka rekening baru. Seperti penggantian ATM baru, ganti PIN, kasus pemblokiran, layanan M-Banking dll. Selain itu juga menyediakan mesin ATM untuk tarik tunai’’ katanya. (Hmskpusltga/rhm)   

Brebes, Kota-Salatiga.kpu.go.id – Bersamaan dengan rapat koordinasi 15 KPU Kabupaten/kota di Jawa Tengah, KPU Provinsi mengajak peserta menyapa para petani bawang merah di kabupaten Brebes. Kegiatan turun langsung ke para petani yang ada di sawah tersebut, sekaligus dijadikan ajang untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang pemilu 2024 (15/3) Antusiasme peserta saat menemui para petani nampak terlihat. Selain memang peserta adalah bukan berasal dari daerah Brebes, hal menarik adalah peserta belum pernah melihat bagaimana bertani bawang merah. Momen perbincangan masing-masing peserta tersebut jadi sangat akrab mana kala setelah memberikan sosialiasi, para ibu-ibu diberi souvenir kaos atau mug serta selebaran tentang pemilu 2024. Moment tersebut tak lupa banyak yang mengabadikannya dengan foto dan video. Mereka sangat senang, sehingga kaos yang dibagikan juga langsung dipakai. Yuniarti (35th) salah satu petani yang ditemui oleh Rochim (Komisioner KPU Salatiga) menyamapaikan bahwa dia dan keluarga telah dicoklit dan didata sebagai pemilih. “saya beserta suami juga telah didata sabagai pemilih mas, juga anak saya yang sudah 16 th lebih, hampir 17 th sudah didata’’ katanya. Selain itu, dalam obrolan dengan para petani, peserta dari KPU juga menyampaikan sosialiasi terkait hari H pemilu 14 Februari 2024 dan supaya bisa menggunakan hak pilih nantinya. Kegiatan di Brebes sendiri adalah kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh 15 kabupaten kota divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta sekretaris. Kegiatan rakor region I ini, berlangsung sehari, dari pagi sampai sore. Sedangkan kegiatan rakor region II akan berlangsung di Surakarta, mengundang 20 Kabupaten/kota di Jateng yang akan dilaksanakan tanggal 17 maret 2023. Kegiatan rakor sendiri membahas tentang strategi sosialisasi pada pemilu 2024 selain update kondisi terkini. Diantarnya adalah strategi sosialsisasi secara langsung, media daring, mendorong kreatifitas baru dan juga informasi rencana akan diluncurkanya sistem informasi partisipasi masyarakat (Siparmas) oleh KPU RI kedepan. (Hmskpusltga/rhm)