Berita Terkini

kota-salatiga.kpu.go.id - Memasuki akhir tahun 2023, KPU Kota Salatiga menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Sekretariat, PPK, dan PPS se Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023, Selasa (12/12). Kegiatan yang dilaksanakan di Kayu Arum Resort tersebut dihadiri oleh jajaran PPK, PPS dan jajaran sekretariatnya se Kota Salatiga. Ketua KPU Kota Salatiga, Yesaya Tiluata dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk mengevaluasi kinerja badan adhoc dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu yang telah dilaksanakan di sepanjang 2023. Ia juga menyinggung bahwa KPU Kota Salatiga kini tengah menghadapi tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), logistik dan kampanye. Yesaya mengharapkan kegiatan ini nanti dapat mewujudkan sinergi antar penyelenggara Pemilu di tiap tingkatan untuk mensukseskan Pemilu 2024. Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dewi Retnowati dalam paparannya mengharapkan PPK dan PPS dapat melakukan sharing session untuk membahas mengenai SIREKAP yang nanti akan menjadi alat bantu badan adhoc. Ia juga menyampaikan bahwa nantinya PPK akan melakukan bimtek terhadap PPS sekaligus melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu, Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Perencanaan, Data dan Infomasi, Jalal Pambudi mengapresiasi PPK dan PPS yang berhasil mengawal Pantarlih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi e-coklit hingga 100% secara tepat waktu. Ia juga menyampaikan bahwa KPU Kota Salatiga saat ini sudah melakukan sosialiasi pindah memilih ke berbagai lapisan masyarakat, baik dari pemilih pemula hingga segmen masyarakat umum. Ia mengingatkan bahwa batas akhir layanan pindah memilih adalah H-30 pemungutan suara, yakni 13 Januari 2024, sehingga ia berharap PPK dan PPS bisa memperkuat koordinasi. Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Wahyu Budi Utomo menekankan bahwa sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi juga menjadi tugas PPK dan PPS. Ia turut mengapresiasi PPK se Kota Salatiga yang telah melakukan sosialisasi sebanyak 324 kali.  Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Hukum dan Pengawasan, Nur Wachid Efendi mengapresiasi respon cepat PPK dan PPS dalam menindaklanjuti surat masukan dari Bawaslu. Ia juga mengharapkan PPK dan PPS memiliki pengetahuan kepemiluan yang memadai, sehingga ketika ada kesulitan di tingkat bawah bisa memberikan solusi yang tepat. Sedangkan Sekretaris KPU Kota Salatiga, Joko Badrun lebih menitikberatkan terhadap kinerja Sekretariat PPK dan PPS. Ia mengapresiasi kinerja Sekretariat PPK dan PPS dalam pelaporan keuangan dan penyampaian bukti fisik SPJ yang selalu tepat waktu. Ia juga menegaskan terkait fungsi Sekretariat PPK dan PPS sebagai fasilitator badan adhoc, maka secretariat harus memastikan kegiatan teknis di adhoc terfasilitasi dengan baik. (hmskpusltg/hkl)

  kota-salatiga.kpu.go.id - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat menjadi KPPS merupakan ujung tombak dari gelaran Pemilihan Umum. Dalam satu Tempat Pemungutan Suara atau TPS, terdapat 7 orang KPPS dan dilengkapi dengan 2 orang pengamanan dari Satlinmas.  KPU Kota Salatiga telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bersama-sama dengan PPK dan PPS. Kegiatan Bimtek Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu tahun 2024 bagi PPK dan PPS se-Kota Salatiga dilaksanakan pada Rabu, (6/12) bertempat di Hotel Front One Salatiga.  Acara dibuka langsung oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Wahyu Budi Utomo. Dalam sambutan sekaligus membuka rakor tersebut disampaikan bahwa pembentukaan KPPS akan dimulai 11-20 Desember 2023. Harapannya agar saat rekrutmen nanti akan berpedoman pada perundangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan mengenai pembentukan calon anggota KPPS melalui tahapan kegiatan seleksi pengumuman pendaftaran, penelitian administrasi, tanggapan dan masukan masyarakat hingga penetapan anggota KPPS. Nantinya KPU Salatiga akan merekrut 4.564 KPPS yang ditempatkan per TPS sebanyak 7 orang dan juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan maupun disabilitas. Dalam Bimtek ini juga dipaparkan mengenai apa saja syarat-syarat untuk menjadi calon anggota KPPS, dimulai dari syarat umur minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun. Dalam salah satu persyaratan yang dicantumkan adalah tidak tergabung dalam partai politik, sehingga dihimbau setiap pendaftar untuk mengecek dahulu di infopemilu.kpu.go.id. Kasubbag Hukum dan SDM, Mayang Mayurantika menyampaikan dalam hal perekrutan KPPS, KPU Salatiga akan memfasilitasi pengadaan Baliho dan X-Banner untuk kecamatan dan kelurahan. Terkait 2 oarang anggota ketertiban di TPS, KPU menyampaikan bahwa perkrutan diserahkan kepada kelurahan masing-masing. “Kami mengharapkan PPK dan PPS segera berkoordinasi dengan Camat dan Lurah masing-masing untuk meminta nama-nama personil petugas ketertiban di TPS” tutupnya. (hmskpusltg/ant)

kota-salatiga.kpu.go.id - Selasa, (5/12) bertempat di Front One Hotel Salatiga, KPU Kota Salatiga mengadakan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga, Partai Politik se Kota Salatiga,Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Salatiga. Dewi Retnowati selaku Divisi Teknis dan Penyelenggara memaparkan bahwa KPU Salatiga telah melalui perjalanan yang panjang dalam mempersiapakan Pemilu 2024. Dimulai dari tahap Pencalonan hingga penetapan DCT Caleg Pemilu 2024 Kota Salatiga. DCT Kota Salatiga yang telah ditetapkan terdiri dari 159 Caleg laki-laki dan 111 Caleg Perempuan. Keterwakilan perempuan di setiap Partai dan Dapil telah terpenuhi sesuai yang diamanatkan oleh PKPU. Dalam kegiatan evaluasi ini, KPU Kota Salatiga terbuka akan masukan dan saran dari tamu undangan agar kedepannya KPU Salatiga bisa berbenah lebih baik lagi. Salah satu masukkan dari Parpol yang hadir adalah harus ada tindakan tegas kepada para caleg yang masih menjabat sebagai Ketua RT ataupun ketua RW. Dan Parpol berharap agar sosialiasi mengenai pengumuman DCT agar lebih ditingkatkan karena sejauh ini hanya ditempel di kecamatan/ kelurahan saja. Kejaksaan Salatiga menambahkan, untuk para caleg yang masih menjabat sebagai RT/ RW secara Permendagri tidak ada sanksi kepadanya, sehingga apabila mau memberikans sanksi pidana, KPU Salatiga maupun dari Kejaksaan tidak bisa melakukan pengaduan. Sehingga perlu peran Bawaslu dan Kesbangpol terkait mengenai caleg-caleg yang masih memiliki dua jabatan. Yaitu sebagai caleg dan juga sebagai Ketua RT/RW. Bawaslu sangat mengapresiasi akan kinerja KPU Salatiga yang selalu bertahan hingga pukul 23.59 disaat akhir-akhir pendafaran maupun penetapan DCT. Dan respon cepat Helpdesk KPU Salatiga selama ini dalam melayani setiap permasalahan di tahapan Pemilu 2024 (hmskpusltg/agl)

kota-salatiga.kpu.go.id - Semakin mendekatnya Pemilu 2024, KPU Salatiga tengah bersiap untuk melakukan perekrutan KPPS untuk pemungutan suara Pemilu 2024. Bertempat di Grand Wahid Salatiga, Senin (4/12) KPU Salatiga selenggarakan Rapat koordinasi Persiapan Pembentukan KPPS Pemilu 2024 dengan mengundang beberapa stakeholder yaitu antara lain Kepala OPD, Bawaslu, BPJS, Camat dan Lurah se Kota Salatiga. Acara ini menjadi jembatan antara KPU dan Stakeholder yang nantinya akan berkontribusi dengan perekrutan KPPS. Disampaikan bahwa saat perekrutan KPPS nanti akan difasilitasi dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai antisipasi kejadian yang pernah terjadi di Pemilu 2019 yang memakan korban anggota KPPS karena adanya Pemilu Serentak. "Dan pengalaman di 2019 kemarin bahwa, tentu tadi sudah disampaikan di awal berulang-ulang mengenai banyak sekali korban jiwa. Tetapi kalau di Salatiga mengantisipasi pemenuhan secara fisik dan kesehatan, kita akan dibackup BPJS Kesehatan," kata Komisioner KPU Kota Salatiga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat & SDM, Wahyu Budi Utomo. Dalam pembahasan rakor tersebut KPPS selain di fasilitasi oleh BPJS, KPU juga mencari yang melek teknologi. Dikarenakan saat pemungutan dan penghitungan suara, KPPS akan menggunakan SIREKAP sebagai aplikasi alat bantu di tingkat TPS. Selain itu usia maksimal yang bisa mendaftar dibatasi antara 17 tahun hingga 55 tahun. Sebagai upaya pencegahan terulangnya kejadian di Pemilu lalu. Dalam upaya KPU membentuk KPPS yang didasarkan pada PKPU Nomor 8 Tentang pembentukan badan ad-hoc sekaligus juga keputusan KPU nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan Adhoc, bahwa pembentukan KPPS akan menjadi ujung tombak bagi KPU di tingkat kelurahan/ desa, yang juga merupakan badan penyelenggara yang dekat dengan masyarakat. "Terutama pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, menjadi dasar pertimbangan bahwa saat ini KPU mempertimbangkan untuk melakukan proses seleksi rekrutmen KPPS lebih dini atau akhir tahun 2023," tandasnya. Secara jadwal, KPU Salatiga akan membuka rekrutmen KPPS di tanggal 11-20 Desember 2023. Bagi warga masyarakat yang ingin mendaftar bisa langsung mendatangi kelurahan masing-masing. (hmskpusltg/ant)

kota-salatiga.kpu.go.id - Sabtu (2/12) bertempat di aula KPU Kota Salatiga sejumlah PPK hadir mengikuti Rakor Persiapan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Kegiatan ini diinisiasi sebagai pembekalan awal bagi PPK yang nantinya akan melaksanakan Bimbingan Teknis BAGI jajaran badan penyelenggara dibawahnya. SIREKAP sendiri telah digunakan semenjak 2020, dan kembali digunakan untuk Pemilu 2024 mendatang. Pemanfaatan SIREKAP sebagai alat bantu ditingkat KPPS dengan tujuan keterbukaan informasi sehingga KPU berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulannya. Desain yang dibuat oleh KPU adalah SIREKAP akan digunakan pada perangkat telepon genggam dengan sistem operasi Android. Nantinya KPPS akan mengambil gambar Formulir Berita Acara kemudian menggunggahnya pada aplikasi SIREKAP, PPK akan memonitor melalui aplikasi SIREKAP web.  Bimtek SIREKAP ini diharapkan memberikan pemahaman lebih lagi kepada PPK agar pada saat pelaksanaannya tidak ada masalah dan kendala. PPK yang telah hadir mengikuti dengan serius rakor tersebut dan tidak sungkan untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami. Pada sesi pemaparan materi, dijelaskan lebih rinci mengenai aplikasi SIREKAP baik formulir maupun pencermatan angka. Kode angka pada formulir harus diisi dengan benar agar dapat dibaca oleh sistem yang ada. Sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang nantinya bisa muncul. Dalam bimtek ini dijelaskan juga mengenai tata cara mengisi formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara. (hmskpusltg/ant)

kota-salatiga.kpu.go.id - Sabtu, (2/12) bertempat di Scenery Coffee & Eatery, KPU Kota Salatiga mengadakan Rapat Koordinasi Peran Media Sukseskan Pemilu. Acara tersebut dihadiri oleh teman-teman media yang berada di Kota Salatiga, Komisioner KPU Kota Salatiga dan Sekretariat KPU Kota Salatiga. Yesaya Tiluata, Ketua KPU Salatiga membuka rangkaian acara ini dengan memperkenalkan Anggota KPU Salatiga periode 2023-2028 yang baru. Sekaligus sebagai ajang silaturahmi dengan rekan media massa di Kota Salatiga. Dalam sambutannya disampaikan juga mengenai tahapan yang telah dilaksanakan KPU Salatiga hingga saat ini. “Saat ini kami tengah memasuki tahapan Kampanye Partai Politik, tahapan yang saat ini juga sedang berlangsung adalah penerimaan logistik Pemilu dari KPU Pusat” ujarnya. Perlu diketahui saat ini KPU Salatiga telah menerima sejumlah logistik di gudang KPU Salatiga yaitu bilik suara, kotak suara, perlengkapan alat tulis per TPS, tinta dan kabel ties. Jalal Pambudi, selaku divisi Perencanaan, Data dan Informasi menambahkan mengenai tahapan yang akan dihadapi adalah perekrutan KPPS “Dari 7 anggota KPPS yang akan kami rekrut, setidaknya harus ada yang melek teknologi, karena nantinya mereka akan menggunakan aplikasi SIREKAP untuk menyampaikan hasil penghitungan suara secara cepat kepada publik” tandasnya. Media massa diharapkan partisipasinya dalam membantu KPU dalam mensosialisasikan setiap Tahapan Pemilu 2024 saat ini maupun ke depannya. Media harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat agar informasi itu mampu mengedukasi setiap lapisan masyarakat. Penutup KPU Kota Salatiga mengharapkan kerjasama yang baik antara KPU dan jajaran badan penyelenggara di bawahnya dengan media massa dalam menyukseskan Pemilu 2024. (hmskpusltg/agl)