Manado, kota-salatiga.kpu.go.id - Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih dan SDM dalam gelaran pemilu, bukan hanya mengupayakan kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga angka partisipasi tinggi. Tetapi tidak kalah penting adalah harus menyajikan segala informasi bisa di akses oleh publik. Oleh karenanya peningkatan literasi bermedia dan narasi-narasi jurnalistik harus dikuasai oleh divisi sosialiasi dan partisipasi masyarakat. 

Hal tersebut salah satu poin yang disampaikan Hasyim Asyari Ketua KPU RI saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang di likuti oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di Manado (15/9).

Lebih lanjut Hasyim menyampaikan bahwa tahapan pemilu satu demi satu telah dilaksanakan, sejak kick off 14 juni 2022 yang lalu. Dia juga mengingatkan kembali tentang Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Partai yang sudah ada perwakilan di senayan atau lolos Parliamentary Treshold  (PT). "Partai PT yang telah lolos verifikasi administrasi  tidak dilakukan verifikasi faktual, sehingga yang lolos pada verifikasi administrasi maka tinggal menunggu penetapan" tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU kab/kota dalam hal verifikasi partai politik adalah limpahan wewenang dari KPU RI.  "Baik bagaimana proses, Instruksi, harus sesuai dengan KPU RI, begitu juga hasilnya harus dilaporkan ke KPU pusat" tegasnya. Sehingga semua tanggung jawab serahkan ke KPU pusat.
Termasuk masalah proses klarifikasi yang dilaksanqkan secara vidio call,  yang disoal oleh Bawaslu, maka KPU kab/kota, laksanakan saja semua perintah dan intruksi KPU RI biarkan resiko di tanggung RI.

Rakornas di Manado, juga akan membahas tentang publikasi informasi. Dan tentang peningkatan partisipasi pemilih, maka menurutnya pentingnya merumuskan strategi-strategi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di 2019

Menurut Hasyim ada beberapa poin penting yang harus di perhatikan, pertama, pesan apa yang akan disampaikan, kedua siapa yang menyampaikan, siapa audien nya, media apa yang akan dipakai dan terkahir strategi apa yang dipakai. 

Masih pesanya, bahwa KPU juga harus jadi leader untuk membawa para pemilih pemula /pemilih millenial menemukan siapa yang jadi panutannya dalam pemilu. Harus bisa membawa influencer untuk membawa isu-isu demokrasi sehingga menarik buat para millenial. Tak lupa dan selalu disampaikan, bahwa KPU selalu menggunakan dan berdasarkan data.

Startegi lain juga bisa bersinergi dengan partai politik. Menyampaikan baik profile calon dan isu-isu yang diusung dalam kampanye manjadi materi dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi secara menarik dan diterima kaum millenial. 

Rapat koordinasi nasional sendiri berlangsung selama tiga hari di manado dan di hadiri narsum internal dan praktisi kehumasan. Dihadiri oleh seluruh ketua divisi dan kasubag sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM se Indonesia. (hmskpusltg/rhm)