kota-salatiga.kpu.go.id KPU Kota Salatiga mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penerimaan Pendaftaran dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Gelombang I, di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta, Senin-Rabu (12-14/8). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU selama 3 hari ini terbagi dalam 2 gelombang, diikuti oleh Ketua, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis dan Operator Silonkada 17 KPU Provinsi dan KIP Aceh serta KPU/KIP kabupaten/kota di masing-masing Provinsi, diawali dengan paparan Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong yang mewakili Mendagri sebagai keynote speaker. 

Hadir dalam pembukaan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Anggota KPU Idham Holik didampingi jajaran Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU. Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan, Afif menyampaikan jajarannya untuk tetap menjaga hubungan baik antar stakeholder, mengikuti dan harus menaati peraturan yang berlaku serta siap melayani calon-calon kepala daerah yang mendaftar dengan hormat dan diperlakukan sebagaimana tamu dengan baik. ”Anggaplah Pilkada serentak kali ini adalah pertarungan terakhir, jadi buatkan kesan terbaik sebagai penyelenggara pemilu di hadapan publik”, tegasnya. Afif juga menekankan kepada KPU Provinsi maupun Kab/Kota untuk segera berkoordinasi dengan pihak –pihak terkait.

Hari kedua Rakornas, sesi pertama diisi dengan penyampaian materi Kebijakan Persiapan dan Penelitian Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak 2024 oleh Kadiv Teknis KPU Idham Holik. Idham menyampaikan tujuan KPU menyelenggarakan Rakornas adalah untuk memastikan jajaran KPU di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota siap dalam menyambut tahapan pendaftran paslon yang tentunya akan di lanjutkan dengan serangkaian kegiatan sampai dengan ditetapkannya pasangan calon dan dilakukannya pengundian nomor urut paslon. Hal – hal yang perlu dipersiapkan pada masa pra pendaftaran paslon juga tidak kalah pentingnya. KPU Provinsi dan Kab/Kota harus berkoordinasi dengan pihak –pihak terkait antara lain partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, Dinas Kesehatan termasuk HIMPSI, BNN, Kantor Pajak Pratama, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga, RS yang direkomendasikan sebagai pelaksanana tes kesehatan paslon, Dikti, Diknas pendidikan provinsi serta Bawaslu. “Yang terpenting adalah pelayanan KPU Provinsi dan Kab/Kota dalam penerimaan pendaftaran calon harus terbaik dan adil untuk semua, pastikan kebutuhan paslon terfasilitasi”, terangnya. 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua, penyampaikan materi Penggunaan dan Simulasi Fungsi Silonkada 2024 oleh Tim Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Tim Pengembang ITB. Sesi ke empat diisi dengan penyampaian SOP Desain Surat Suara oleh Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Menutup rangkaian kegiatan Rakornas gelombang I ini ,anggota KPU Yulianto Sudrajat mewakili Ketua. “Tahapan paling krusial adalah pencalonan, agar dapat mempersiapkan tahapan pendaftaran dan proses selanjutnya, rapat koordinasi nasional ini diadakan dengan mengundang ketua, tidak hanya divisi teknisnya saja, sehingga tahapan pencalonan nanti berjalan smooth tidak ada permasalahan”, paparnya. Yuliyanto menekankan pentingnya helpdesk berfungsi dengan baik, menjawab kebutuhan partai politik yang mengusung paslon. KPU Provinsi dan Kab/Kota diminta melakukan simulasi pendafaran paslon agar lebih percaya diri dalam menerima dokumen pencalonan. Potensi sengketa dan aduan bisa berasal dari tahapan pencalonan, Yuliyanto berharap ketua dan divisi teknis harus bisa menekan potensi sengketa dan aduan baik ke PTUN, MK maupun DKPP. (kpusltg/sf)